DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Industri Unggulan Daerah; RPIK; Pelaksanaan RPIK; Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020-2040, Mengingat : 1: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), 3, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492): 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806):
10.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019 , li. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157): Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun Pedoman Penyusunan Rencana dan Rencana 2015 tentang Pembangunan Industri Provinsi Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917), Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9) : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10), Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20), Peraturan Daerah Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 5): Peraturan Daerah Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 11): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR Menetapkan Dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANOUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2040

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Dinas Teknis adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. 5, Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kampar.
6.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya @fiseni dan Pfektifitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan —— sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industry dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 9 Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah
10.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegatan yang bertahan dengan kegiatan industri.
11.Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
12.Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
13.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a.sebagai pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan industri unggulan daerah secara komplementer dan sinergis,
b.sebayai pedoman pembangunan industri bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/ atau institusi terkait: 5 Cc. sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait: dan
d.sebagai informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk adalah untuk: mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan industri provinsi dan industri nasional,

b.mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri a. Daerah: mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau:
d.mewujudkan kepastian berusaha, sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah: membuka kesempatan berusaha, kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja lokal Daerah:
f.mewujudkan pemerataan pembangunan persaingan yang menanggulangie. Industri Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri Unggulan Daerah:
b.RPIK,
c.pelaksanaan RPIK: d. c. pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi: dan pembiayaan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI Berisikan Kondisi Daerah, Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana, dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah, BAB III VISI DAN Misi PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN Berisikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Kampar, dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Kampar:

Pasal 5

Industri Unggulan Daerah sesuai dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha terdiri dari: AA 0 cv »

(1)
(2)
(3)industri Pangan, industri Farmasi dan Kosmetik, industri Tekstil, Kulit, Alas kaki dan Aneka, industry Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri: « industri Agro: industri Logam dan Bahan Galian Bukan Logam, dan industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia.

BAB III

RPIK

Pasal 6

RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Penjabaran RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Sistematika RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.BABI : PENDAHULUAN
b.BABII : GAMBARAN KONDISI DAERAH e. f.
c.BABIII : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAMPAR.
d.BABIV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAMPAR.
e.BABV : PENUTUP.

Pasal 7

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat ditinjau 5 (lima) tahun sekali.5

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN Berisikan Strategi Pembangunan Industri dan Program Pembangunan Industri (menguraikan penetapan, Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Kampar, Pengembangan Perwilayahan Industri, Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri serta Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 8

(1)RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri.
(2)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: . Pemerintah Pusat: Pemerintah Provinsi: Pemerintah Daerah: swasta, perguruan tinggi: lembaga penelitian dan pengembangan: dan lembaga kemasyarakatan lainnya. 2 NO Do c »

BAB V

PENUTUP BAB ini menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar selama 20 tahun ke depan.

Pasal 9

(1)Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK, serta menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.
(2)Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sector industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industry termasuk permasalahan dan langkah- langkah penyelesaian disektor industri.
(3)Dalam melakukan Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Teknis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan e diatur selanjutnya dalam Peraturan Bupati. Cc

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK dibebankan kepada :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan Cc. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan |pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 31 Maret 2020 (” BUPATI KAMPAR, ttd CATUR SUGENG SUSANTO Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 31 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, ttd YUSRI C LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU : 2.08.C/2020 an sesu dengan aslinya ALA BAKYIAN HUKUM “| SETDA RUMAN. SH Alm:p: embina Nip. 19671021 200012 1001 AN PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANO RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020-2040

1.UMUM Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Kampar mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Rencana Pembangunan Industri Menjadi Negara Industri Tangguh”, Provinsi Riau 2015-2035 yaitu “Provinsi Riau Memiliki Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing” dan Visi Pembangunan Kabupaten Kampar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya, dan Sejahtera”. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah, visi, misi, dan strategi pembangunan nasional, Visi Pembangunan Industri Kabupaten Kampar 2020-2040 adalah “Terwujudnya Industri yang mandiri dan berdaya saing tinggi di bidang pertanian dan peternakan untuk masyarakat Kabupaten Kampar yang Religius dan Sejahtera Kampar Tahun 2020-2040 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Riau (RPIP Riau), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIK Kampar Tahun 2020-2040 disusun dengan memperhatikan : 1) Potensi sumber daya industri Daerah. 2) Potensi geografis, infrastruktur dan sumber daya manusia di Wilayah Kabupaten Kampar. 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, 4) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Provinsi Riau, dan 5) Kegatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Kabupaten kampar. Penyusunan RPIK Kampar Tahun 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:
1.Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kampar,
2.Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor,
3.Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam,
4.Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Kampar,
5.Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi,
6.Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. 'g Penyusunan RPIK Kampar Tahun 2020-2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917). Il. PASAL DEMI PASAL Pasal | Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…