DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB V PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Ge: 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan~Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2° Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); ‘ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar {Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

: PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BABII] : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB V : PENUTUP BAB IH PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah. 2. 3. 4.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kampar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)Rencana Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.
(2)Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

: PENDAHULUAN BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BABII] : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BABIV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB V : PENUTUP BAB IH PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan B berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan RPJMD.
(2)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap :
1. a.perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penganggaran pembangunan daerah;
3. c.pelaksanaan pembangunan daerah;
4. d.pemonitoran pembangunan daerah; dan/atau
5. e.evaluasi pembangunan daerah.
(3)Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 4 September 2025 BUPATI KAMPAR, ttd AHMAD YUZAR Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 4 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR ttd HAMBALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU 2.43.A/2025 ; sesuai dengan aslinya Oa BAGIAN HUKUM BALA ad i nN ‘woudl “SIP, 19671021 200012 1001 \~ \*

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…