DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 318

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) bab dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Persyaratan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Tim Ahli Bangunana Gedung (TABG); Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Pembinaan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung. c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25): 2. 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3833): 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), scbagaimana tclah dillakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723): 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725): 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168): 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252): Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532): Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833): Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penvelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Izin lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 48): Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri: Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan: Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 66/PRT/1993 tentang Teknis Penvelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal: 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor OS/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat 25 Tinggi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penctapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Daerah beserta Rencana Rincinya, 4- 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/KPTS/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian lan Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32): Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah: Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang SOTK Kabupaten Kampar, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu: Dengan persetujuan bersama. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG BABI KETENTUAN UMUM ND KAN. 10. li. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Kampar. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya maupun kegiatan khusus. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan Bangunan gedung adat adalah bangunan gcdung yang didirikan berdasarkan kaidah-kaidah adat atau tradisi masyarakat sesuai budayanya, misalnya bangunan rumah adat. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran. Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan gedung. Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. 8. 9. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Mendirikan bangunan gedung adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan bangunan gedung. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah atau mengurangi bagian bangunan tanpa merubah fungsi bangunan. Pembongkaran bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagan bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan. dan/atau prasana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemciiharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan terscbut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dcngan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Prasarana dan sarana bangunan gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan diluar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan bangunan gedung yang ditetapkan. 7- . . . . . 30. 31. 32. 33. 35. 37. 39. 40. Surat Keterangan Rencana Kabupaten, atau yang selanjutnya disingkat SKRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaataannya. Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung adalah garis maya pada persil atau tapak sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persi! atau tapak. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka perscntasc perbandingn antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah percetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Kocfisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien Daerah Hijau, yang sclanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar Bangunan Gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak bascmen dan luas lahan/tanah perpetakan/dacrah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan IMB. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sclanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana rinci tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kampar yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten Kampar. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/ zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rincian tata ruang. G-

41.Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan win mendirikan Bangunan Gedung.
42.RTHP adalah Ruang Terbuka Hijau Pekarangan.
43.SPPL adalah Surat Pernyataan Kcsanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
44.DHB adalah Daerah Hijau Bangunan.
45.UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
46.UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Maksud dari peraturan dacrah ini adalah sebagai acuan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung sejak dari perianan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, kelaikan bangunan gedung agar sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

1.Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya,
2.Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan:
3.Mewujudkan kepasuan hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 6

() Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan tcknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun kecandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten , RDTR dan/atau RTBL.

(2)Fungsi bangunan gcdung meliputi :
1. a.bangunan gedung fungsi hunian, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal:
2. b.bangunan gcdung fungsi kcagamaan, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah,
3. c.bangunan gedung fungsi usaha, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha,
4. d.bangunan gedung fungsi sosial dan budaya, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya,
5. e.bangunan gedung fungsi khusus, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau tingkat risiko bahaya tinggi, dan
6. f.bangunan gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 7

(1 Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk :

a.bangunan rumah tinggal tunggal:
b.bangunan rumah tinggal deret, Cc. bangunan rumah tinggal susun, dan
d.bangunan rumah tinggal sementara.

(2)Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk : bangunan mesjid, mushallah, langgar, surau: bangunan gereja, kapel: bangunan pura: bangunan wihara, bangunan kelenteng: dan bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. a. b. c. d. c. £
(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk :
1. a.bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran, bangunan non pemerintah dan sejenisnya:
2. b.bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal dan sejenisnya,
3. c.bangunan gedung pabrik,
4. d.bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, penginapan dan sejenisnya:
5. e.bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya:
6. f.bangunan gedung terminal seperti bangunan terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal barang/peti kemas, pelabuhan sungai: dan bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya.
7. h.bangunan gedung tempat penangkaran utau budidaya seperti bangunan sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya. Bangunan gedung sosial budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk :
8. a.bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya:
9. b.bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya, Cc. bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia dan laboratorium lainnya: dan
10. d.bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gcdung olahraga dan sejenisnya. Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama yang memerlukan tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional dan/atau mempunyai tingkat risiko bahaya yang tinggi. Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi dapat berbentuk :
11. a.bangunan rumah-toko (ruko):
12. b.bangunan rumah-kantor (rukan),
13. c.bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran, dan
14. d.bangunan gedung mal-apartemen-perkantoran-perhotelan. 13 Pasal 8 Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diklasifikasikan berdasarkan :
15. a.Tingkat kompleksitas meliputi : 1). Bangunan gedung sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya: Al-
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)2) Bangunan gedung tidak sederhana yaitu bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana dan memiliki kompleksitas serta teknologi tidak sederhana, dan, 3) Bangunan gedung khusus yaitu bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus yang dalam perancangan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/atau teknologi khusus.
1. b.Tingkat permanen meliputi : 1) bangunan gedung darurat atau sementara: 2) bangunan gedung semi permanen: dan 3) bangunan gedung permanen. Cc. Tingkat resiko kebakaran meliputi : 1) tingkat resiko kebakaran rendah, 2) tingkat resiko kebakaran sedang: dan 3) tingkat resiko kebakaran tinggi
2. d.Zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa untuk tiap-tiap wilayah berdasarkan Pe Zonasi Gempa Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 1 Juli 2010 sebagai materi revisi SNI 03-1726-2002 Tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung.
3. c.Lokasi meliputi : 1) bangunan gedung di lokasi renggang: 2) bangunan gedung di lokasi sedang: dan 3) bangunan gedung di lokasi padat.
4. f.Ketinggian bangunan gedung meliputi: 1) bangunan gedung bertingkat rendah: 2) bangunan gedung bertingkat sedang: dan 3) bangunan gedung bertingkat tinggi. &. Kepemilikan meliputi : 1) bangunan gedung milik Negara / Dacrah: 2) bangunan gedung milik perorangan, dan 3) bangunan gedung milik badan usaha.

Pasal 9

Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunan gedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dcngan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten, RDTR dan/atau RTBL dan persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh Bupati melalui penerbitan IMB. Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dan penetapan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gcdung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan mengajukan permohonan IMB baru. 12-

(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusuikan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten, RDTR dan/atau RTBL.

Pasal 11

Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung baru. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penerbitan IMB baru. Perubahan klasifikasi gedung harus melalui proses revisi IMB. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung dan/atau kepemilikan bangunan gedung.

Pasal 12

Dalam rangka tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, dilakukan pendataan oleh Pemerintah Daerah. Pendataan dilakukan terhadap kepemilikan, fungsi, klasifikasi, dan peruntukan bangunan gedung.

BAB III

B PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 13

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi :

a.Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dan pemegang hak atas tanah:
b.Status kepemilikan bangunan gedung, dan
c.Izin Mendirikan Bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi :
a.Persyaratan tata bangunan dan lingkungan: dan
b.Persyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat yang diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Ud)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pasal 14

Setiap bangunan gedung harus didirikan di atas tanah milik sendiri atau milik pihak lain yang status tanahnya jelas dan atas izin pemilik tanah. Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen ketcrangan status tanah lainnya yang sah. Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus dibangun di atas air sungai dan/atau air danau harus memperoleh izin dari Bupati. Bangunan gedung yang akan dibangun di atas tanah milik sendiri atau di atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam keterangan rencana Pemerintah Daerah. Dalam hal tanah milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemcgang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.

Isi peraturan

Teks318PDFHirarki

Memuat teks peraturan…