DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan; asas, tujuan, dan ruang lingkup; penyelenggaraan bantuan hukum; hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum; tata cara pemberi bantuan hukum; tata cara penyaluran dana bantuan hukum; pengawasan; larangan dan sanksi administratif. Dalam Perda ini pemberian bantuan hanya diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum di bidang hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Pemberi bantuan hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perda ini yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah kabupaten kampar.
3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah.
5.Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Penerima bantuan hukum adalah warga miskin Kabupaten Kampar yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum baik dalam perkara pidana, perdata dan/atau Tata Usaha Negara.
7.Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi hak-hak dasar.
10.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kampar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kampar yang ditandai dengan Kartu Indentitas Keluarga Miskin Kabupaten Kampar.
11.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
12.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003.
13.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
14.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan untuk menyelesaikannya.
16.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
17.Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum.
18.Mediasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, diluar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan.
19.Konsiliasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga lebih aktif dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21.Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum adalah alokasi APBD untuk Penyelenggaraan bantuan hukum.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 23.Dinas Adminisrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

BAB II

ASAS, TUJUAN DANRUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik secaralitigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, pendamping, mewakili dan membela untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak dasar atas sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan, berusaha dan atau perumahan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
(3)Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
4. d.mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), kepala Bagian Hukum berwenang:

a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3; dan
b.melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi menurut ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum.

Pasal 9

(1)Pemberi bantuan hukum berhak:
1. a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. b.melakukan pelayanan bantuan hukum;
3. c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. d.menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum;
5. e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.
(2)Penerima bantuan hukum berhak:
1. a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau Kode Etik Advokat; dan
3. c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemberi bantuan hukum berkewajiban:
1. a.melaporkan kepada Bupati tentang program bantuan hukum;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum;
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a;
4. d.menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. e.memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
(2)Penerima bantuan hukum berkewajiban:
1. a.menyampaikan bukti, informasi dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
2. b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…