DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 214

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 10 (sepuluh) Bab dan 108 Pasal, yaitu Bab tentang: Ketentuan umum, Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pendanaan dan pengelolaan bantuan, Kerja sama, Pemantauan, pelaporan dan evaluasi, Penyelesaian sengketa dan gugatan, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828); Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 10. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga Pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar.
9.Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana pada BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
10.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
15.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17.Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19.Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
20.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
23.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
25.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
26.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau telah dipaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan atau dampak buruk bencana.
27.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kampar.
28.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
29.Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang telah ditutup.
30.Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi bencana.
31.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32.Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33.Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah 5 (lima) tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
34.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa- Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
35.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
i.partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu :

a.cepat dan tepat;
b.prioritas;
c.koordinasi dan keterpaduan;
d.berdaya guna dan berhasil guna;
e.transparansi dan akuntabilitas;
f.kemitraan;
g.pemberdayaan;
h.non diskriminatif;
i.non proletisi;
j.kerelawanan;
k.pengurangan resiko;
l.kearifan lokal; dan
m.membangun kembali yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai maksud dan tujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
c.melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk :

a.menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
c.melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
d.menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
e.melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah (FPRB);
f.mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; dan
g.mengalokasikan belanja tidak terduga dalam APBD untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 7

Dalam menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang :

a.penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pembangunan jangka panjang daerah;
c.pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e.penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
f.perumusan kebijakan pencegahan atas penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim pada wilayahnya;
g.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
h.perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian masyarakat; dan
i.penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk unsur pelaksana.
(2)Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.koordinasi;
2. b.komando; dan
3. c.pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kampar.
(3)Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas tenaga professional dan ahli.

Pasal 9

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)huruf a meliputi :
1. a.koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga Dinas/Badan secara horizontal pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk :
  1. 1.penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
  2. 2.penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
  3. 3.penyusunan rencana kontigensi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  4. 4.penentuan standar kebutuhan minimum;
  5. 5.pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
  6. 6.pengurangan resiko bencana;
  7. 7.pembuatan peta rawan bencana;
  8. 8.penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
  9. 9.penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
  10. 10.pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
2. b.koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. c.Kerja sama yang melibatkan peran serta Negara lain, Lembaga Internasional dan Lembaga asing non Pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
(2)Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
(3)Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana, dan berwenang mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando.
(4)Komandan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/Lembaga terkait meliputi :
1. a.penyelematan;
2. b.pengerahan sumber daya manusia;
3. c.pengerahan peralatan; dan
4. d.pengerahan logistik.
(5)Komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks214PDFHirarki

Memuat teks peraturan…