DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 };
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 4. 5. 6. 7.
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR Menetapkan : dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD, Tipe A; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten;
3. c.Inspektorat, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Dinas Daerah, terdiri dari:d.
  1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan bidang Pertanahan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. bidang Lingkungan Hidup; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik; Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; Dinas Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perikanan; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. 20.Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan; 21.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Tenaga Kerja; Badan Daerah terdiri dari:
  3. 1.Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
  4. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
  5. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah;
  6. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
  7. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana; dan
  8. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kesatuan e. Bangsa dan Politik. Kecamatan terdiri dari:
  9. 1.Kecamatan Kampar Kiri, Tipe A; Kecamatan Tapung Hilir, Tipe A; Kecamatan Tapung Hulu, Tipe A; f. 3. Kecamatan Tapung, Tipe A; Kecamatan Tambang, Tipe A;
  10. 6.Kecamatan Kampar, Tipe A;
  11. 7.Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Tipe A;
  12. 8.Kecamatan Siak Hulu, Tipe A;
  13. 9.Kecamatan XIII Koto Kampar, Tipe A;
  14. 10.Kecamatan Rumbio Jaya, Tipe A;
  15. 11.Kecamatan Kampar Utara, Tipe A;
  16. 12.Kecamatan Kampar Timur, Tipe A;
  17. 13.Kecamatan Salo, Tipe A;
  18. 14.Kecamatan Bangkinang, Tipe A;
  19. 15.Kecamatan Kuok, Tipe A;
  20. 16.Kecamatan Bangkinang Kota, Tipe A;
  21. 17.Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Tipe A;
  22. 18.Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Tipe A;
  23. 19.Kecamatan Gunung Sahilan, Tipe A;
  24. 20.Kecamatan Perhentian Raja, Tipe A; dan 21.Kecamatan Koto Kampar Hulu, Tipe A.
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal 4 (empat) bagian.
(4)Dinas Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanian, serta Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang Bidang Keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 3 Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 9 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 27 Desember 2019 BUPATI KAMP CATUR sUGENE SU ANTO Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 27 Uesember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR, _ YUSRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU: 2.1]9.¢ /2019

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…