DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 26 (dua puluh enam) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Perencanaan; Pembentukan, Penyelenggaraan dan Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Forum Perpustakaan Daerah; Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), — — Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 3. 4. 5. 6. N— 7. X5 8. Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 9. 10. 11. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), V — Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR Menetapkan : Dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Kampar. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan urusan di bidang Perpustakaan dan kearsipan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan pojok baca. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Perpustakaan umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau 3. 4. 5. Ne 6. 7. 8. — 9. organisasi lain. 11. 12. pasakw 14. 15. 16. 17. 18. Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna. alah sesecrang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan V perpustakaan. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, dimana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan audio visual seperti audio kaset, video, slide, CD-Rom. | Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. Layanan bahan Pustaka dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di X— perpustakaan.

19.Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan 'pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna dan keanggotaan.
20.Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan pustaka.
21.Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaian, terlambat, merusak atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya.
22.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, V keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan,
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, dan
3. c.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan Perpustakaan Daerah.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi perpustakaan,
b.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya,
c.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya,
d.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan, dan
e.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.NX

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan,
b.menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata,
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat:
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan,
e.memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan, menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah: menjalin kerja sama dan jaringan Perpustakaan:
h.menyelenggarakan Pendidikan dan latihan teknis £ ga Perpustakaan, dan
i.melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan,
b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan,
c.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan,
d.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan, dan
e.membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan. — BAR III PERENCANAAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
(2)Rencana Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)
(1)
(2)Rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat, Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi serta Perpustakaan khusus disusun berdasarkan Rencana Strategis masing-masing penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 10

Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:

a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan, tenaga perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan: Ne b. sumber pendanaan: dan memberitahukan keberadaannya kepada perpustakaan Nasional. Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat, didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan untuk pembinaan lebih lanjut.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007