DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 164

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 23 (dua puluh tiga) Bab dan84 (delapan puluh empat ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Nama dan Tempat Kedudukan; Maksud dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Pendirian; Modal; Organ; Pegawai; Dana Pensiun; Tarif; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya; Tahun Buku dan Penggunaan Laba; Laporan Kegiatan Usaha; kepailitan; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai; Pembinaan dan Pengawasan; Asosiasi; Kerja Sama Perusahaan; Pembubaran; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kampar. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161), Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): 3. 4. — 5. Te 6. 7. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneasia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneasia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406), 8. 9. V Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR Na Menetapkan: dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMPAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar. 10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar. Bupati adalah Bupati Kampar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kampar, yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kampar adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Kampar. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. N dasar. 11.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan BUMD.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN,

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kampar diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kampar.
(2)Perusahaan Umum Air Minum Tirta Kampar diberi nama Perumda Air Minum Tirta Kampar.

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Kampar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kampar sebagai berikut :

a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya,
b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Kampar meliputi :

a.memproduksi air minum,
b.mendistribusikan air minum kepada pelanggan,
c.mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum, dan
d.membentuk dan mengembangkan unit usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kampar sebagaimana

(2)dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. re

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Kampar didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Kampar ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Kampar dalam uang tunai dan/atau aset sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 10.155.763.650,- (sepuluh milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah). Sumber modal dasar Perumda Air Minum Tirta Kampar terdiri atas: Na

(2)
(3)
1. a.penyertaan modal Daerah, b. Cc. d. pinjaman, hibah, dan sumber lainnya yang sah.
(4)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat bersumber dari : a. b. APBD: dan/atau Konversi dari pinjaman.
(5)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari: a. b. Cc. Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(6)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cV dapat bersumber dari : a. b. Cc. d. Pemerintah Pusat: Daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(7)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: a. b. Cc. kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset: dan agio saham. Ne

BAB VII

ORGAN

Pasal 9

Organ Perumda Air Minum Tirta Kampar, terdiri dari :

a.KPM,
b.Dewan Pengawas, dan
c.Direksi.

Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Kampar, apabila dapat membuktikan : Aa

(2)
(1)
(2)tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Kampar, dan/atau tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum b Tirta Kampar secara melawan hukum. Ka

Isi peraturan

Teks164PDFHirarki

Memuat teks peraturan…