DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang meliputi pembatasan istilah yang digunakan dalam peraturan, asas, dan tujuan; pembangunan menara (penyedia, lokasi, standar pembangunan, sarana pendukung dan identitas hukum); perizinan dan pembagian zona pembangunan menara; tata cara perizinan pembangunan menara; penggunaan bersama menara; kolokasi dan relokasi; partisipasi pembangunan daerah; pembongkaran menara; pencabutan izin; peran serta masyarakat; pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi; pengecualian; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan dan penggunaan Menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan serta asas manfaat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan penataan Menara bersama telekomunikasi;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kampar sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kampar.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
9.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
11.Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
12.Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
13.Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemilik Menara untuk membangun baru atau mengubah Menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
14.Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
15.Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi.
16.Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
17.Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan Menara dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/ pembangunan Menara.
18.Zona adalah batasan area persebahan peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
19.Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk manara telekomunikasi yang disesuaikan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
20.Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk pemohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.
21.Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.adil dan merata;
c.kepastian hukum;
d.keamanan;
e.kemitraan;
f.etika; dan
g.kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi bertujuan untuk mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah dengan Pemerintahan Daerah dalam hal memberikan petunjuk pembangunan Menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

(1)Menara disediakan oleh penyedia Menara.
(2)Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi.
(3)Penyediaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pembangunannya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4)Penyedia Menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola Menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun Menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 5

(1)Lokasi pembangunan Menara wajib mengikuti :
1. a.rencana tata ruang wilayah kabupaten;
2. b.rencana detail tata ruang wilayah kabupaten; dan/atau
3. c.rencana tata bangunan dan lingkungan.
(2)Pembangunan Menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara terutama di daerah patahan gempa dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan Menara.
(3)Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
1. a.tempat/space penempatan antena perangkat telekomunikasi untuk penggunaan Menara bersama;
2. b.ketinggian Menara bersama;
3. c.struktur Menara;
4. d.rangka struktur Menara;
5. e.pondasi Menara;
6. f.kekuatan angin; dan
7. g.aspek geoteknik.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan struktur bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
5. e.marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
6. f.pagar pengaman representatif.
(3)Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.nama pemilik Menara;
2. b.alamat/kedudukan pemilik Menara
3. c.lokasi dan koordinat Menara;
4. d.tinggi Menara;
5. e.tahun pembuatan/pemasangan Menara;
6. f.penyedia jasa konstruksi; dan
7. g.beban maksimum Menara.
(4)Penyedia Menara wajib melaporkan bangunan Menara yang telah selesai dibangun secara tertulis kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan tembusan disampaikan kepada camat dan wali nagari.

Pasal 7

Penyedia Menara atau pengelola Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan Menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian Menara.

Pasal 8

(1)Pembangunan Menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
(2)Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.kawasan cagar budaya;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.kawasan hutan lindung;
4. d.kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
5. e.kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB III

PERIZINAN DAN PEMBAGIAN ZONA PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 9

(1)Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati.
(2)Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang.
(3)Pemberian lzin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.

Pasal 10

Struktur bangunan Menara bersama yang dibangun di atas permukaan tanah harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…