DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Penganggaran, Pembagian Dividen, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7.Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat. 4

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD.
(2)Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp44.106.000.000,00 (empat puluh empat miliar seratus enam juta rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(3)Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mendapatkan dividen dari Penyertaan Modal 5 pada PT. Bank Kalbar.
(2)Dividen yang diperoleh dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Kalbar setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham menjadi hak daerah.
(3)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 April 2015 BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2)/(2015) 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. PT. Bank Kalbar merupakan perusahaan perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan struktur permodalannya terbagi atas kepemilikan saham Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga usaha lainnya. Salah satu tujuannya adalah ikut berperan serta membangun perekonomian daerah Kalimantan Barat dan bersamaan dengan itu mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari hasil laba usaha. Oleh karena itu dalam rangka kepentingan investasi jangka panjang dimaksud, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada PT. Bank Kalbar diupayakan untuk ditingkatkan sepanjang memberikan manfaat positif terhadap perkembangan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam perkembangan usahanya PT. Bank Kalbar sekarang ini sudah mencapai posisi peringkat Bank Pembangunan Daerah Regional Champion dan posisi ini memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah bahwa manajemen PT. Bank Kalbar mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan yang layak mendapatkan tambahan penyertaan modal. Selain itu, dengan didasari pertimbangan prioritas kebutuhan investasi, kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2015 akan melaksanakan penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar dengan jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar adalah sebagai berikut:  Sampai dengan Tahun Anggaran 2009 berjumlah Rp12.106.000.000,00 (dua belas miliar seratus enam juta rupiah).  Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).  Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).  Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jumlah tersebut bersumber dari penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari APBD.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…