DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Lokasi Tata Cara Penempatan dan Pemasangan, Perlengkapan Jalan, Fasilitas Pendukung, Kekuatan Hukum, Pemeliharaan, Pembiayaan, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas bagi pengguna jalan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu penempatan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
c.bahwa agar proses penempatan rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan secara tepat, guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan, perlu adanya pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Rambu Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Rambu adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
5.Marka Jalan yang selanjutnya disebut Marka adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 4
6.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan, yang terdiri atas cahaya berwarna merah, cahaya berwarna kuning dan cahaya berwarna hijau.
7.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8.Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
9.Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
10.Jalan lokal atau jalan kelas III adalah jalan yang menghubungkan desa ke desa, desa ke ibu kota kecamatan dan jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
11.Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
12.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
13.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas Jalan.
14.Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. 5

BAB II

LOKASI, TATA CARA PENEMPATAN DAN PEMASANGAN

Pasal 2

(1)Penempatan dan pemasangan Rambu harus memperhatikan:
1. a.desain geometrik jalan;
2. b.karakteristik lalu lintas;
3. c.kelengkapan bagian konstruksi jalan;
4. d.kondisi struktur tanah;
5. e.perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
6. f.konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan; dan
7. g.fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
(2)Penempatan dan pemasangan Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
(3)Penempatan dan pemasangan Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis Rambu, ukuran daun Rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan dan kapasitas jalan.
(2)Lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL adalah di jalan yang dianggap rawan kecelakaan.

Pasal 4

(1)Selain di jalan rawan kecelakaan, lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL dapat juga di jalan lainnya yang ada di wilayah Daerah yaitu:
1. a.di jalan Nasional;
2. b.di jalan Propinsi;
3. c.di jalan Kabupaten; dan
4. d.di jalan Lokal. 6
(2)Jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang berada di dalam kawasan:
1. a.pelabuhan;
2. b.industri;
3. c.pariwisata;
4. d.pemukiman; dan
5. e.perdagangan dan jasa.

Pasal 5

Pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL:

a.di jalan Nasional dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat;
b.di jalan Provinsi dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi;
c.di jalan Kabupaten dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten; dan
d.di jalan Lokal dikoordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 6

(1)Penunjuk titik lokasi pemasangan/peletakkan Rambu, Marka dan APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penunjuk titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil survey dinas/instansi yang menangani sarana dan prasarana jalan.

Pasal 7

(1)Rambu, Marka dan APILL dipasang/diletakkan secara tetap.
(2)Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat dipasang Rambu yang bersifat sementara oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7

BAB III

PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 8

(1)Rambu berdasarkan jenisnya terdiri atas:
1. a.Rambu Peringatan;
2. b.Rambu Larangan;
3. c.Rambu Perintah; dan
4. d.Rambu Petunjuk.
(2)Marka berdasarkan jenisnya terdiri atas:
1. a.Marka Membujur;
2. b.Marka Melintang;
3. c.Marka Serong;
4. d.Marka Lambang; dan
5. e.Marka Lainnya.
(3)APILL berdasarkan jenisnya terdiri atas:
1. a.lampu tiga warna untuk mengatur kendaraan;
2. b.lampu dua warna untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
3. c.lampu satu warna untuk memberi peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.

BAB IV

FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 9

(1)Fasilitas pendukung meliputi:
1. a.pejalan kaki;
2. b.parkir pada badan jalan;
3. c.halte;
4. d.tempat istirahat; dan
5. e.penerangan jalan.
(2)Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.trotoar;
2. b.tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka dan/atau Rambu;
3. c.jembatan penyeberangan; dan 8
4. d.terowong penyeberangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…