DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Inisiasi Menyusu Dini, Asi Eksklusif, Penggati Air Susu Ibu, Ruang Laktasi, Pelaksanaan Program, Tanggung Jawab, Tenaga Kesehatan, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian Air Susu Ibu merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi serta kesehatan mental anak, disamping dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian anak, juga penting dalam meningkatkan kualitas hidup ibu;
c.bahwa pengaturan pemberian Air Susu Ibu eksklusif bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya yaitu Air Susu Ibu eksklusif sejak bayi dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun Pembentukan Daerah Tingkat 2 II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja; 3
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
5.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
6.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
7.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8.Susu formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan. 4
9.Inisiasi Menyusu Dini (early initiation of breast feeding) yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui dimulai segera setelah Bayi lahir.
10.Pengganti ASI yang selanjutnya disingkat PASI adalah makanan pengganti air susu ibu termasuk semua makanan dan formula yang diperuntukan bagi Bayi usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan dan semua formula susu yang diperuntukan bagi Bayi 6 (enam) bulan sampai 2 (dua) tahun.
11.Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan yang diberikan kepada Bayi di atas 6 (enam) bulan sebagai pendamping ASI.
12.Sarana Pelayanan Kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Klinik Bersalin.
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14.Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
15.Konselor Menyusui atau Konselor Laktasi adalah orang yang sudah menyelesaikan pelatihan konseling menyusui dengan menggunakan modul 40 (empat puluh) jam pelatihan konseling menyusui dari WHO dan UNICEF dan memiliki kompetensi memberikan konseling serta bantuan praktis menyusui.
16.Ruang Laktasi (menyusui) adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
17.Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun terminal, hotel, tempat wisata, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.
18.Institusi swasta adalah kantor/lembaga non pemerintah.
19.Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah penanggung jawab yang menyelenggarakan satuan pendidikan kesehatan.
20.Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan adalah penanggung jawab organisasi profesi di bidang kesehatan.
21.Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya. 5

BAB II

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 2

(1)Setiap Bayi berhak mendapatkan IMD.
(2)Ibu melahirkan berkewajiban melakukan IMD.
(3)Tenaga Kesehatan penolong persalinan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban melakukan IMD paling singkat selama 1 (satu) jam.

Pasal 3

IMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan antara lain terhadap:

a.ibu dalam kondisi tidak sadar atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya;
b.ibu perdarahan;
c.ibu mengalami gangguan jiwa;
d.Bayi baru lahir mengalami gangguan pernafasan;
e.Bayi berat lahir sangat rendah;
f.Bayi premature kehamilan kurang dari 35 (tiga puluh lima) minggu; dan
g.Bayi sakit – lemah.

BAB III

ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

(1)Setiap Bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif.
(2)Setiap ibu melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya.
(3)Ibu harus mendapatkan dukungan, perlindungan dan jaminan oleh pihak keluarga, masyarakat dan Pemerintah dalam memberikan ASI Eksklusif.
(4)Ibu tidak boleh dilarang oleh siapapun untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi kecuali dengan alasan medis. 6

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan antara lain terhadap:

a.ibu dalam kondisi tidak stabil dan lemah atau dalam pengobatan yang mempengaruhi kesadarannya;
b.Bayi memerlukan observasi ketat, perawatan inkubator atau ventilator.

Pasal 7

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dikecualikan atas indikasi medis dan indikasi non medis.
(2)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter.
(3)Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.
(4)Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Hal-hal yang tidak termasuk dalam Pasal 2 dan Pasal 5 pada kondisi tidak dapat dilakukan IMD dan ASI Eksklusif perlu mendapat rekomendasi dari Tenaga Kesehatan.

Pasal 9

(1)Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan dengan Bayi dalam jangkauan ibunya selama 24 (dua puluh empat) jam atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945