DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sarana, Pengujian Kendaraan, Tata Cara Berlalu Lintas, Perizinan, Fasilitas Untuk penyandang Cacat dan atau Orang Sakit, Analisis Dampak Lalu Lintas, Sistem Informasi dan Statistik, forum Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan Kabupaten Kapuas Hulu, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Kapuas Hulu, pengaturan mengenai lalu lintas angkutan dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Kapuas Hulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2059 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2053 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU 4

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu.
7.Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
8.Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
9.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan dengan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang 5 berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah.
10.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11.Badan usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan.
13.Tempat tambat/sandar dan labuh kapal adalah bongkar muat dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh badan usaha.
14.Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
15.Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
16.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.
17.Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
18.Jaringan transportasi sungai dan danau adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang la1u lintas yang berwujud air sungai dan danau sehingga membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan 1alu lintas dan angkutan sungai dan danau.
19.Jaringan transportasi penyeberangan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas yang berwujud alur penyeberangan sehingga 6 membentuk suatu jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan penyeberangan.
20.Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban.
22.Trayek adalah rute atau lintasan pelayaran angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
23.Bongkar Muat adalah adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal pelabuhan.
24.Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
25.Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.
26.Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
27.Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib memenuhi asas sebagai berikut:

a.asas manfaat;
b.asas usaha bersama dan kekeluargaan;
c.asas persaingan sehat;
d.asas adil dan merata tanpa diskriminasi; 7
e.asas keseimbangan , keserasian,dan keselarasan;
f.asas kepentingan umum;
g.asas keterpaduan;
h.asas tegaknya hukum;
i.asas kemandirian;
j.asas berwawasan lingkungan hidup;
k.asas kedaulatan Negara; dan
l.asas kebangsaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah semua kegiatan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di perairan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 4

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan memiliki tujuan sebagai berikut:

a.memperlancar perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi angkutan di perairan dalam rangka memperlancar kegiatan ekonomi daerah;
b.membina jiwa kebaharian;
c.menjunjung kedaulatan negara;
d.menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri perairan daerah; dan
e.menunjang, menggerakan dan mendorong pencapaian pembangunan daerah.

BAB III

SARANA

Pasal 5

(1)Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perorangan warga Negara Indonesia atau Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi 8 persyaratan kelaiklautan kapal diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2)Penempatan dan pengoperasian kapal pada setiap lintas penyeberangan harus sesuai dengan spesifikasi teknis lintas dan fasilitas pelabuhan penyeberangan yang akan dilayari.
(3)Kapal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh beroperasi.
(4)Ketentuan tentang kecepatan maksimum kapal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Kegiatan angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan:
1. a.trayek tetap dan teratur; dan
2. b.trayek tidak tetap dan tidak teratur.
(2)Kegiatan angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
(3)Jaringan trayek sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk trayek dalam Daerah.
(4)Penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan sebagai berikut:
1. a.pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
2. b.keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
(5)Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan antara lain:
1. a.sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
2. b.adanya kebutuhan angkutan;
3. c.rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai, danau;
4. d.ketersedian kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
5. e.potensi perekonomian daerah. 9

Pasal 7

(1)Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul:
1. a.antar pelabuhan sungai;
2. b.antar pelabuhan sungai dengan pelabuhan laut yang berada dalam satu alur pelayaran; atau
3. c.antar pelabuhan danau.
(2)Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.trayek utama; dan
2. b.trayek cabang.
(3)Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran.
(4)Trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghubungkan antar pelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang berfungsi sebagai pusat penyebaran dengan yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran atau antarpelabuhan sungai dan antar pelabuhan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat penyebaran.

Pasal 8

(1)Pelayanan yang disediakan oleh tempat wisata termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas.
(2)Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain fasilitas perahu bebek, banana boat dan fasilitas lain yang disediakan atau dikelola oleh penyelenggara tempat wisata.
(3)Jasa penunjang dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh petugas yang berwenang.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib melaporkan pengoperasian kapalnya 10 setiap bulan kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.
(2)Pelaksanaan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 15 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pasal 4

SARANA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pasal 4

SARANA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945