DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Penganggaran, Laba Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak–hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu. 4
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp32.182.000.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp27.182.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 5

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM Kabupaten Kapuas Hulu. 6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 April 2015 010 BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3)/(2015) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu baik untuk kebutuhan penguatan kapasitas mesin maupun perluasan instalasi jaringan pipa. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan (profit-oriented) dan pelayanan masyarakat (social- oriented) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola usaha dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain 8 perusahaan juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Bahwa sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp27.182.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1) Sampai dengan Tahun Anggaran 2003 =Rp4.682.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupia). 2) Tahun Anggaran 2004 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). 3) Tahun Anggaran 2005 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 4) Tahun Anggaran 2006 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 5) Tahun Anggaran 2007 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 6) Tahun Anggaran 2008 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 7) Tahun Anggaran 2009 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 8) Tahun Anggaran 2010 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 9) Tahun Anggaran 2011 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 10) Tahun Anggaran 2012 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 11) Tahun Anggaran 2013 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 12) Tahun Anggaran 2014 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Cukup jelas. 9

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…