DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, tujuan, Penyertaan Modal, Penganggaran, Laba Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2014. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak–hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat (social-oriented) dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp27.182.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp25.182.000.000,00 (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
(2)Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 6

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

BAB V

LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan PDAM.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM. 7

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 Agustus 2014 2010 BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR Diundangkan di Putussibau pada tanggal 1 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3)/(2014) 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2014 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu baik untuk kebutuhan penguatan kapasitas mesin maupun perluasan instalasi jaringan pipa. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan (profit-oriented) dan pelayanan masyarakat (social- oriented) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola usaha dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain perusahaan juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Penyertaan modal pada PDAM dari Tahun Anggaran 2003 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp25.182.000.000,- (dua puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.Sampai dengan Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp4.682.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
2.Tahun Anggaran 2004 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3.Tahun Anggaran 2005 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4.Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 10
5.Tahun Anggaran 2007 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6.Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7.Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8.Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9.Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
10.Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
11.Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…