DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal, Penganggaran, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 4
5.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perusahaan yang modal pendiriannya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
(2)Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal untuk tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 5

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB IV

LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke Kas Umum Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Uncak Kapuas dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah Uncak Kapuas. 6

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 17 April 2015 010 BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (5)/(2015) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2015. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan (profit-oriented) dan pelayanan masyarakat (social- oriented) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola usaha dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain perusahaan juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. 8

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…