DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas dan Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Syarat dan Pengangkatan, Sumpah/Janji dan Pelantikan, Mutasi dan Pemberhentian, Kartu Tanda Pengenal, Pelaksanaan Penyidikan, Pembinaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, diperlukan peranan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
c.bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah perlu didukung dengan keberadaan dan peranan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat memberikan kepastikan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk–bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 3
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang– Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. 4
8.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9.Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS.
10.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 2

PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD masing–masing.

Pasal 3

(1)Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
(2)Dalam pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 5

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)PPNS disamping memperoleh haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan, dapat diberikan uang insentif dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama; 6
c.membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.pemasukan rumah;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang mengkoordinir atau menangani PPNS.

BAB IV

SYARAT DAN PENGANGKATAN

Pasal 7

Untuk diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
b.pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
c.ditugaskan di bidang teknis operasional;
d.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
e.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
f.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 8

(1)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
(2)Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7

Pasal 9

Usulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus melampirkan:

a.fotokopi Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
b.Surat Keterangan wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
c.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
d.fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
e.fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut–turut yang dilegalisir;
f.fotokopi STTPP Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat; dan
g.Surat Keterangan Dokter pada rumah sakit pemerintah yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…