Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, penyertaan modal, penganggaran, pembagian deviden dan ketentuan penutup
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA P E R S E R O A N T E R B A T A S BANK PEMBANGUNAN D A E R A H KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. B A B I I I PENGANGGARAN
Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, h u r u f c, h u r u f d, h u r u f e, dan huruf f dianggarkan dalam APBD T a h u n Anggaran 2016 sampai dengan T a h u n Anggaran 2020. B A B IV PEMBAGIAN DIVIDEN
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Diundangkan di Putussibau pada tanggal Ditetapkan di Putussibau pada tanggal BUPATI KAPUAS H U L U , NASIR S E K R E T A R I S D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU, KflUHAMUHAMMAD S U K R I LEMBARAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U , PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1) /(2016) P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA P E R S E R O A N T E R B A T A S BANK PEMBANGUNAN D A E R A H KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2020 I . UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 T a h u n 2 0 1 1 , Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. PT. B a n k Kalbar merupakan perusahaan perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan struktur permodalannya terbagi atas kepemilikan saham Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan lembaga u s a h a lainnya. Salah satu tujuannya adalah ikut berperan serta membangun perekonomian daerah Kalimantan Barat dan bersamaan dengan itu mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari hasil laba usaha. Oleh karena itu dalam rangka kepentingan investasi jangka panjang dimaksud, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada PT. B a n k Kalbar diupayakan u n t u k ditingkatkan sepanjang memberikan manfaat positif terhadap perkembangan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam perkembangan usahanya PT. B a n k Kalbar sekarang ini sudah mencapai posisi peringkat B a n k Pembangunan Daerah Regional Champion dan posisi ini memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah bahwa manajemen PT. B a n k Kalbar mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan yang layak mendapatkan tambahan penyertaan modal. 7 Selain itu, dengan didasari pertimbangan prioritas kebutuhan investasi, kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas H u l u pada T a h u n 2016 sampai dengan T a h u n 2020 a k a n melaksanakan penyertaan modal pada PT. B a n k Kalbar dengan j u m l a h penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL D E M I PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. B a n k Kalbar adalah sebagai berikut: - Sampai dengan T a h u n Anggaran 2009 berjumlah Rpl2.106.000.000,00 (dua belas miliar seratus e n a m j u t a rupiah). - T a h u n Anggaran 2010 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus j u t a rupiah). - T a h u n Anggaran 2011 sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). - T a h u n Anggaran 2012 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus j u t a rupiah). - T a h u n Anggaran 2013 sejumlah RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). - T a h u n Anggaran 2014 sejumlah RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). - T a h u n Anggaran 2015 sejumlah RplO.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). J u m l a h tersebut bersumber dari penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. 8 Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari APBD.
Cukup jelas.
Membuka PDF…