DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 22, angka 28 dan angka 29 dihapus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pendidikan merupakan Urusan Wajib Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 T a h u n 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan Pemerintahan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, h u r u f b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u Nomor 13 T a h u n 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 39 T a h u n 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 T a h u n 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2005 tentang G u r u dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 4 1 , 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 T a h u n 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 71);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 T a h u n 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2008 tentang G u r u (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 T a h u n 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 T a h u n 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 T a h u n 2006 tentang Standar I s i Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 T a h u n 2006 tentang Standar Kompetensi L u l u s a n Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 T a h u n 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
17.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 T a h u n 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi G u r u ;
18.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 T a h u n 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
19.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 T a h u n 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas H u l u Nomor 13 T a h u n 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas H u l u T a h u n 2014, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1) diubah sebagai berikut.

1.Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 19, angka 20, angka 2 1 , angka 22, angka 22, angka 28 dan angka 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
6.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. 4
7.Pendidikan adalah u s a h a sadar dan terencana u n t u k mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya u n t u k memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada j a l u r , jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada emak sejak lahir sampai dengan u s i a 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan u n t u k membantu pertumbuhan dan perkembangan j a s m a n i dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat T K adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak u s i a dini pada j a l u r pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 1 1 . Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak u s i a dini pada j a l u r pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12.Pendidikan formal adalah j a l u r pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada j a l u r pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan u m u m pada jenjang pendidikan dasar.
15.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan u m u m dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
16.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan u m u m pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan u m u m dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18.Dihapus.
19.Dihapus.
20.Dihapus. 2 1 . Dihapus.
22.Dihapus.
23.Pendidikan Nonformal adalah pendidikan di luar j a l u r pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, fleksibel, berlangsung sepanjang hayat dan tingkat kompetensi peserta didiknya dapat disetarakan dengan kompetensi pada pendidikan formal, antara lain Paket A, Paket B , Paket C, Lembaga K u r s u s , Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, termasuk Diniyah dan Pondok Pesantren.
24.Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan m u t u dan taraf kehidupannya.
25.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat P K B M adalah bentuk pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
26.Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal yang selanjutnya disingkat P B K L adalah pendidikan yang mencakup ciri k h a s kedaerahan yang meliputi aspek budaya, kreasi seni, eksploitasi hasil bumi, pelayanan j a s a , sumber daya alam dan sebagainya, yang bertujuan meningkatkan nilai dari suatu ciri khas kedaerahan dan potensi daerah sehingga menjadi produk dan j a s a , atau karya lain yang bernilai tinggi, u n i k dan memiliki keunggulan komparatif.
27.Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan u n t u k menanamkan nilai-nilai agama, moral, etika, kepribadian, estetika, dan keterampilan fungsional dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.
28.Dihapus.
29.Dihapus.
30.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 6 yang tersedia pada j a l u r , jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 3 1 . Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada j a l u r formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang, dan jenis pendidikan.
32.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat u n t u k menunjang penyelenggaraan pendidikan seperti pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan, satuan pengamanan (Satpam), serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan pendidikan.
33.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
34.Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
35.Organisasi Profesi G u r u adalah perkumpulan yang berbadan h u k u m yang didirikan dan diurus oleh guru u n t u k mengembangkan profesionalisme guru.
36.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat, bertujuan u n t u k mengembangkan potensi dasar peserta didik sebagai manusia beriman dan bertakwa kepada T u h a n Yang Maha E s a , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.
37.Peran serta masyarakat adalah perwujudan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengendalian m u t u pendidikan.
38.Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah tolok u k u r kinerja pelayanan pendidikan kabupaten yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran dan manfaat pendidikan.
39.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah h u k u m Negara Kesatuan Republik Indonesia.
40.Pelayanan Pendidikan adalah segala kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, j a s a , dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat. 4 1 . Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan m u t u pendidikan terhadap 7 berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
42.Evaluasi Diri Sekolah yang selanjutnya disingkat E D S adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan pemangku kepentingan u n t u k melihat kinerja sekolah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang hasilnya dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan sebagai masukan bagi perencanaan investasi pendidikan tingkat kabupaten.
43.Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat MSPD adalah upaya peningkatan m u t u pendidikan melalui pemantauan oleh pengawas atas kinerja sekolah dilihat dari pencapaian SPM dan SNP yang hasilnya a k a n menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama dalam perencanaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten.
44.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
45.Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan m u t u , pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan.
46.Forum Komunikasi Komite Sekolah yang selanjutnya disingkat F K K S adalah wadah u n t u k mengkoordinir implemantasi peran dan fungsi komite sekolah yang dibentuk di setiap kecamatan, beranggotakan semua komite sekolah yang ada di kecamatan.
47.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
48.Badan Pengelola adalah lembaga atau perorangan yang berbadan h u k u m dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran r u m a h tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
49.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah jenis dan tingkat pelayanan pendidikan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan.
50.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPN adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah h u k u m Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 1 . Rencana Kerja Sekolah yang selanjutnya disingkat R K S adalah sebuah proses atas semua h a l dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketentuan Pasal 5 h u r u f c dan h u r u f d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut. 8

Pasal 5

Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

a.PAUD Formal;
b.pendidikan dasar;
c.dihapus.
d.dihapus.

Pasal 10

dihapus.

Pasal 11

dihapus. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12

(1)Pendirian TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs, oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pendirian TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs, oleh masyarakat harus memperoleh izin pendirian dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 14

Penyelenggaraan satuan pendidikan pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat menerapkan SPMP dan secara bertahap ditingkatkan menuju SNP.

Pasal 16

dihapus. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 17

(1)Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah/Madrasah sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah/Madrasah pada TK/RA dan SD/MI atau bentuk lain yang sederajat dapat dibantu Tenaga Kependidikan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah/Madrasah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat dibantu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah dan Tenaga Kependidikan.

9.Ketentuan Pasal 4 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 46

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal I I Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas H u l u . Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 29 Mei 2017 LEMBARAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN 2017 NOMOR 1 N O R E G PERATURAN D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U , PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1)/{2017) 10 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 13 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN L UMUM Pendidikan merupakan hak asasi warga Negara Republik Indonesia dan u n t u k setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, s u k u , etnis, agama dan jender. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, era globalisasi dan abad informasi yang muncul m a k a dunia pendidikan menghadapi tantangan dan berbagai tuntutan perubahan lokal, nasional dan global. Untuk itu perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan. B a h w a dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kewenangan berubah. Sesuai ketentuan dalam Lampiran A Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, k h u s u s n y a dalam pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak u s i a dini dan pendidikan nonformal adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan k h u s u s merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Dengan pemberlakuan otonomi dan desentralisasi pendidikan tersebut berarti pengelolaan pendidikan tidak hanya berhenti pada kabupaten tetapi harus dilanjutkan pada sekolah yang menginginkan adanya keseimbangan antara kewenangan sekolah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu pengelolaan yang dilakukan oleh institusi yang paling dekat dengan daerah lebih memungkinkan u n t u k memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Otonomi pendidikan menuntut adanya kreativitas serta inovasi yang cemerlang bagi setiap komponen yang berkiprah dalam bidang pendidikan agar dapat menjadi sarana dan wahana bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia yang ada pada masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Kapuas H u l u menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 11 U. PASAL D E M I PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…