DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal; Penganggaran; Laba Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu T a h u n Anggaran 2018; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 T a h u n 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 T a h u n 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Pada Pihak Ketiga;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 T a h u n 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Penyertaan Modal adalah setiap u s a h a dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
5.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik. 5 B A B I I PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada PDAM sampai dengan T a h u n Anggaran 2017 sebesar Rp42.182.000.000,00 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh dua j u t a rupiah).
(2)Penyertaan modal pada PDAM untuk T a h u n Anggaran 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3)Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. B A B I I I PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam APBD T a h u n Anggaran 2018. B A B IV LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba u s a h a yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM merupakan komponen pendapatan asli daerah. 6
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan PDAM.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke K a s Umum Daerah.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 25 J u n i 2018 BUPATI KAPUAS H U L U A.M. NASIR Diundangkan di Putussibau pada tanggal 26 J u n i 2018 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U , PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1)/(2018); 8 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN ANGGARAN 2018 I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan PDAM untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal daerah pada PDAM baik untuk kebutuhan modal maupun untuk operasional. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2018. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

A y a t ( l ) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan (profit-oriented) dan pelayanan masyarakat (social- oriented) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola u s a h a dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain perusahaan juga dituntut h a r u s mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 Ayat (1) Huruf a B a h w a sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp42.182.000.000,00 (empat puluh dua miliar seratus delapan puluh dua j u t a rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1) Sampai dengan T a h u n Anggaran 2003 =Rp4.682.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua j u t a rupia). 2) Tahun Anggaran 2004 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus j u t a rupiah). 10 3) Tahun Anggaran 2005 (dua miliar rupiah). 4) Tahun Anggaran 2006 (dua miliar rupiah). 5) T a h u n Anggaran 2007 (dua miliar rupiah). 6) Tahun Anggaran 2008 (dua miliar rupiah). 7) Tahun Anggaran 2009 (dua miliar rupiah). 8) T a h u n Anggaran 2010 (dua miliar rupiah). 9) T a h u n Anggaran 2011 (dua miliar rupiah). 10) T a h u n Anggaran 2012 (dua miliar rupiah). 11) Tahun Anggaran 2013 (dua miliar rupiah). 12) T a h u n Anggaran 2014 (dua miliar rupiah). 13) T a h u n Anggaran 2015 (lima miliar rupiah). 14) T a h u n Anggaran 2016 (lima miliar rupiah). 15) T a h u n Anggaran 2017 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp2.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 Rp5.000.000.000,00 11

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari APBD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…