DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendirian dan Penyelenggaraan; Bentuk Dukungan; Biaya Pendirian dan Penyelenggaraan; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan Aset; Laporan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta menyiapkan tenaga-tenaga profesional dan terampil sesuai kebutuhan dan potensi daerah terhadap pendirian dan penyelenggaraan perguruan 1 tingggi di Kabupaten Kapuas Hulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LembaranNegara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5336);
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 48 T a h u n 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 T a h u n 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 T a h u n 2017 tentang Pembukaan, Perubahan dan Penutupan Program Studi Di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS H U L U TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM S T U D I D I LUAR KAMPUS UTAMA POLITEKNIK N E G E R I PONTIANAK D I KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
4.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5.Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
6.Kampus utama perguruan tinggi adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
7.Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat P S D K U adalah program studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama. f A 4
8.Program Studi di Luar Kampus Utama Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Politeknik Negeri Pontianak melalui Direktur Jenderal yang menangani kelembagaan pendidikan tinggi pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
9.Unit Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disebut Unit Pengelola P S D K U adalah unit pelaksana pendidikan yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui persetujuan Bupati yang bertugas mengelola penyelenggaraan PSDKU Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu.
10.Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Pontianak. B A B II PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memprakarsai pendirian P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu bekerja sama dengan Politeknik Negeri Pontianak.
(2)P S D K U dikelola oleh Unit Pengelola P S D K U dengan organisasi dan tata kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin dari Direktur Jenderal yang menangani kelembagaan pendidikan tinggi pada Kementerian yang membidangi u r u s a n pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 5
(2)Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu, Unit Pengelola P S D K U membentuk struktur organisasi dan tata kerja pada lembaga pendidikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Direktur berwenang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pengelola P S D K U dengan tugas pokok melaksanakan secara teknis pengelolaan dana dukungan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Personalia Unit Pengelola P S D K U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak dengan persetujuan Bupati.
(3)Unit Pengelola P S D K U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
(4)Masa tugas Unit Pengelola P S D K U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan ditetapkannya perubahan status P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Politeknik Negeri Kapuas Hulu.

Pasal 5

Penyelenggaraan P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu diatur dalam statuta Politeknik yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B I I I B E N T U K DUKUNGAN

Pasal 6

Dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dapat berupa:

a.penyediaan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penyediaan tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bantuan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pemenuhan syarat minimal awal pendirian Politeknik;
d.bantuan tenaga edukatif (dosen) dan tenaga administratif berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai kompetensi dan ketersedian sumber daya yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu; dan/atau
e.bantuan fasilitasi pengembangan kompetensi dosen melalui pemberian beasiswa pendidikan lanjut ke jenjang Strata 2 dan Strata 3.

Pasal 7

(1)Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan fisik dan non fisik sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu.
(2)Dukungan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan luas minimal 10 (sepuluh) hektar. B A B IV BIAYA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1)Dukungan biaya pendirian dan penyelenggaraan P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memberikan dukungan kepada Program Studi Di Luar Domisili Politeknik Negeri Pontianak di Kabupaten Kapuas Hulu berupa hibah uang sejak tahun 2015.
(3)Selain mendapatkan dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dapat mencari sumber biaya dari:
1. a.partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(4)Dalam rangka memenuhi penyediaan anggaran untuk pendirian dan penyelenggaraan P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Politeknik dapat melakukan upaya pencarian dana melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pendirian dan penyelenggaraan P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Mekanisme pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah dari Pemerintah Daerah kepada Unit Pengelola P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 10

(1)Keuangan P S D K U Polnep di Kabupaten Kapuas Hulu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 8
(1)
(2)
(2)Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…