DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN; PERENCANAAN; PERLINDUNGAN PETANI; PEMBERDAYAAN PETANI; PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN; PENGAWASAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 1 Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Peraturan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 19 T a h u n 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelani (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
5.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
6.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
7.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem.
8.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
9.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau j a s a penunjang.
10.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta j a s a penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah h u k u m Republik Indonesia. 3
11.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
12.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
14.Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
15.Dewan Komoditas Pertanian Daerah adalah suatu lembaga yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan Petani di Kabupaten Kapuas Hulu.
16.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
18.Dinas adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan; 4
g.efisiensi-berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b.menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
c.memberikan kepastian Usaha Tani;
d.melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, moderen dan berkelanjutan;
f.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan; dan
g.mensinergikan dengan kearifan lokal.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

a.perencanaan;
b.perlindungan Petani;
c.pemberdayaan Petani;
d.pembiayaan dan pendanaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akun tabel. 5
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.jumlah Petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana; dan
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan, kearifan lokal dan budaya setempat. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
8. a.rencana pembangunan nasional;
9. b.rencana pembangunan daerah;
10. c.rencana pembangunan Pertanian;
11. d.rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
12. e.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 6

(1)Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(2)Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
1. a.keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
2. b.peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
(3)6
(2)Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha;
3. c.harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
5. e.sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim. Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
6. a.pendidikan dan pelatihan;
7. b.penyuluhan dan pendampingan;
8. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
9. d.konsolidasi lahan pertanian dan jaminan luasan lahan pertanian;
10. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
11. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
12. g.penguatan kelembagaan petani.

Pasal 8

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani dan pemangku kepentingan.
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 9

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(3)7
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
1. a.Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 5 (lima) hektar;
2. b.Petani yang memiliki lahan dan melakukan u s a h a budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 5 (lima) hektar; dan/atau
3. c.Petani skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 10

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…