DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pasal 3; Pasal 13

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah, perlu membentuk Perangkat Daerah yang secara tersendiri dan mandiri melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan di daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; 1
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 24 T a h u n 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 T a h u n 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 T a h u n 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor U Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 T a h u n 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN K E E M P A T ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 T a h u n 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan S u s u n a n Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu T a h u n 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2, angka 3, angka 4, angka 6 diubah dan angka 5 dihapus, dan huruf e angka 3 diubah dan ditambahkan 1 angka yaitu angka 7, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan s u s u n a n sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; 4
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B ;
c.Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan bidang Penataan Ruang;
5. 5.Dihapus;
6. 6.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;
12. 12.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Badan Daerah terdiri dari :
19. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
20. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ; 6
21. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
22. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran;
23. 5.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan;
24. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
25. 7.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan, S u b Pengelolaan Pendapatan Daerah.
26. 2.Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan perangkat daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan di bidang Lingkungan Hidup tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(5)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengalami perubahan Nomenkelatur setelah berlakun\?a Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati tentang Kedudukan, S u s u n a n Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkannya pejabat yang baru oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini. 7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 November 2021 Diundangkan di Putussibau pada tanggal 23 November 2021 R I S DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U , D. ZAINI EMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (10/2021); PENJELASAN ATAS PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN K E E M P A T ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH L UMUM Pada hakikatnya penataaan kelembagaan Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak berkesudahan, dalam arti bahwa penataan kelembagaan Perangkat Daerah dilakukan seiring perubahan yang terjadi, baik di lingkungan makro maupun mikro. Penataan Kelembagaan sendiri merupakan salah satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu Sistem Pemerintah Daerah. Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi Daerah, penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, seperti penataan pegawai, penataan keuangan, penataan kebutuhan sarana dan prasarana serta penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi. Sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana seluruh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan peraturan tersebut yang berdampak kepada nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah 9 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena hal tersebut, m a k a diperlukan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melakukan penataan kembali S u s u n a n Organisasi Perangkat Daerah serta sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran guna meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan J a n g k a Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026. Selain dari pada itu, Di era otonomi daerah saat ini, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota, diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, diantaranya diantaranya adalah kewenangan untuk mengatur keuangannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, aktivitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai salah satu daerah otonom, Kabupaten Kapuas Hulu dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensinya yang dapat digali didaerah yang antara lain adalah dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu bentuk upaya yang efektif dan urgen untuk diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mendorong peningkatan PAD adalah, dengan merekomendasikan pemisahan pelaksanaan fungsi antara pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang saat ini dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah, yaitu dengan membentuk Perangkat Daerah 10 yang secara tersendiri dan mandiri melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan di daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk malaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan di daerah secara maksimal, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan. Dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan dapat mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah, sehingga kontibusi PAD dalam struktur Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) dapat ditingkatkan dan dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi secara optimal kepada masyarakat di tahun-tahun mendatang. I I . PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II C u k u p jelas. TAMBAHAN LEMBARAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 103 11

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…