DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban anak, kedudukan anak, penyelenggaraan perlindungann anak, kewajiban dan tanggung jawab, forum anak, komisi perlindungan anak Indonesia daerah, pembiayaan, larangan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketemtuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak terdapat anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
c.bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945 1945;

2.Undang-undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonsia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 T a h u n 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN D A E R A H PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik maupun sosial secara wajar.
9.Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap perkembangan manusia.
10.Anak Usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.
11.Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial.
12.Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemnafaatan sosial, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
13.Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang menbahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
14.Anak yang berhadapan dengan h u k u m adalah anak yang berkonflik dengan h u k u m atau anak yang menjadi korban tindak pidana.
15.Anak Kelompok Minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
16.Anak yang tereksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang t u a atau orang lain dengan tidak dibayar ataupun dibayar.
17.Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaaan orang lain.
18.Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
19.Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
20.Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial. 2 1 . Anak Berhadapan Dengan H u k u m adalah anak yang telah mencapai u s i a 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
22.Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang t u a yang sah/walinya/orang lean yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan Keputusan/Penetapan Pengadilan.
23.Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberina bantuan biaya dan atau fasilitas lain u n t u k menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
24.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
25.Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
26.Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan anak yang mengalami masalah dengan kegiatan pendampingan, bimibingan sosial, perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan, pendidikan dan kesehatan yang bersifat temporer/sementara sebelum diintegrasikan pada keluarganya.
27.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
28.Kelompok bermain /Play Group adalah wadah u s a h a kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
29.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
30.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang t u a terhadap anak. 3 1 . Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
32.Perlindungan K h u s u s adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan j i w a dalam tumbuh kembangnya. B A B I I HAK DAN K E W A J I B A N ANAK

Pasal 2

Setiap anak berhak:

a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat pelindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status ke warganegaraan;
c.untuk beribadah menurut agamanya dan bimbingan orang tua;
d.u n t u k mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e.memperoleh pelayanan kesehatan;
f.memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
g.menyatakan dan di dengar pendapatnya;
h.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
i.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan h u k u m a n yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan j . memperoleh hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak mulia. B A B I I I KEDUDUKAN ANAK

Pasal 4

(1)Identitas setiap anak wajib diberikan sejak kelahirannya.
(2)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
(3)Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
(4)Dalam h a l anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.
(5)Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)J i k a terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
(3)Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya kewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. B A B IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial, masyarakat, orang t u a dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan bagi anak yang meliputi:
1. a.anak dalam kandungan;
2. b.anak dibawah lima tahun (Balita);
3. c.anak usia sekolah;
4. d.anak terlantar; dan
5. e.anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
6. a.kebijakan, program dan mekanisme tentang:
  1. 1.pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi anak;
  2. 2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
  3. 3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi:
7. a.layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
8. b.kelangsungan layanan pendidikan;
9. c.layanan psikososial; dan
10. d.layanan bantuan h u k u m .
  1. 4.penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi:
11. a.konseling;
12. b.pendidikan pengasuhan anak;
13. c.mediasi keluarga; dan
14. d.dukungan ekonomi.
15. b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
  1. 1.hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
  2. 2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
16. c.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak dalam bentuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan 10 tenaga penyedia layanan yang meliputi:
  1. 1.kesehatan;
  2. 2.pendidikan;
  3. 3.psikososial;
  4. 4.pengasuhan; dan
  5. 5.bantuan h u k u m .
17. d.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya NAPZA serta dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
18. e.memfasilitasi tersedianya kawasan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, meliputi:
  1. 1.zona aman sekolah;
  2. 2.kawasan tanpa asap rokok;
  3. 3.taman cerdas;
  4. 4.pojok baca; dan
  5. 5.pusat ekspresi dan apresiasi.
(3)Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
(4)Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh OPD terkait berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 7

Perlindungan anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a.penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
b.pemberian makanan bergizi, imunisasi, serta layanan konseling jiwa, gigi dan mulut bagi ibu hamil; penyediaan pelayanan pencegahan aborsi; pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat; pemberian pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan; dan pemberian layanan pencegahan penularan HIV AIDS dari ibu ke anak.

Pasal 8

Perlindungan anak bagi anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a.pemberian ASI Eksklusif;
b.pemberian makanan bergizi dan imunisasi lengkap;
c.pemberian pelayanan program stimulasi deteksi dan interpensi dini tumbuh kembang anak;
d.pemberian layanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak balita;
e.penyediaan ruangan k h u s u s menyusui (ruang laktasi) pada tempat u m u m dan perkantoran, instansi pemerintah maupun non pemerintah sesuai syarat-syarat ruang laktasi;
f.penyediaan tempat penitipan anak; dan
g.penyediaan tempat bermain. Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan/atau Kelompok Bermain (Play Group). PSTPA dan/atau kelompok bermain (Play Group) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari OPD terkait;
b.memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan 12
c.memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 9

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Pasal 10

(1)Perlindungan anak bagi anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) h u r u f c meliputi:
1. a.mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
2. b.mendapat bimbingan agama;
3. c.mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
4. d.mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
5. e.program beasiswa;
6. f.program anak a s u h dan bimbingan konseling; dan
7. g.penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
(2)Setiap orang dan/ atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
(3)Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak u s i a sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah. 13

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…