DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, keberadaan masyarakat hukum adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, peran serta permberdayaan masyarakat hukum adat, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati masyarakat h u k u m adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat h u k u m adat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan f huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat H u k u m Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 25 T a h u n 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 T a h u n 1958 (Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 41 T a h u n 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 167);
4.Undang-Undang Nomor 26 T a h u n 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 2
6.Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 T a h u n 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat H u k u m Adat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Organisasi Perangkat Dearah yang selanjutnya di singkat OPD adalah u n s u r pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat h u k u m adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
6.Perlindungan adalah proses, cara dan tindakan untuk melindungi hak-hak masyarakat h u k u m adat yang diberikan oleh negara/pemerintah secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan harkat martabat kemanusiannya dari tindakan diskriminasi.
7.Adat-Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat h u k u m adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8.Masyarakat H u k u m Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai h u k u m adatnya, memiliki ikatan pada asal u s u l leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, • politik, sosial, budaya, h u k u m dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9.H u k u m adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat h u k u m atau sanksi.
10.Hak masyarakat h u k u m adat adalah seperangkat hak yang melekat secara turun-temurun, menyeluruh dan bersifat material maupun imaterial sesuai dengan adat istiadat dan h u k u m adatnya.
11.Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan secara turun-temurun, berdasarkan h u k u m adat, baik yang ada hutan maupun tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif), maupun komunal (bersama).
12.Wilayah adat adalah tempat kehidupan Masyarakat Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, ditempati, dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan berdasarkan h u k u m adat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
13.Lembaga adat dan atau dengan sebutan kelembagaan adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di masyarakat h u k u m adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan h u k u m adat yang berlaku.
14.Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan h u k u m adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan h u k u m adat. B A B I I K E B E R A D A A N MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 2

(1)Wilayah Masyarakat H u k u m Adat meliputi tanah, air, dan udara, tumbuh-tumbuhan, binatang, tempat keramat serta warisan tradisional yang memiliki makna historisitas etnis.
(2)Batas Wilayah Masyarakat H u k u m Adat ditentukan oleh lembaga adat dan/atau masyarakat h u k u m adat sesuai dengan pengetahuan, adat istiadat dan h u k u m adat, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara t u r u n temurun.
(3)Batas Wilayah Masyarakat H u k u m Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
(4)Pemanfaatan wilayah adat untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan Lembaga adat.

Pasal 3

(1)Dalam rangka proses pengakuan dan perlindungan masyarakat h u k u m adat dilakukan dengan cara:
1. a.identifikasi;
2. b.verifikasi dan v a l i d a s i ; dan
3. c.penetapan Masyarakat H u k u m Adat.
(2)Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Camat atau sebutan lain dengan melibatkan masyarakat Masyarakat H u k u m Adat atau kelompok masyarakat.
(3)Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Panitia Pengakuan atau Perlindungan Masyarakat H u k u m Adat.
(4)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sejarah Masyarakat H u k u m Adat;
2. b.wilayah adat;
3. c.h u k u m adat;
4. d.harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
5. e.kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(5)Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat H u k u m Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
3. c.Kepala Bagian H u k u m Sekretariat Daerah sebagai anggota;
4. d.Camat; dan
5. e.Kepala OPD terkait sesuai karakteristik masyarakat h u k u m adat sebagai anggota.
(7)Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(8)Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat h u k u m adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat H u k u m Adat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam hal Masyarakat H u k u m Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka masyarakat h u k u m adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia. 7
(2)Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. B A B III HAK DAN K E W A J I B A N MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

(1)Masyarakat h u k u m adat berhak:
1. a.atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki atau diduduki secara turun-temurun;
2. b.menentukan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya alam melalui cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat h u k u m adat yang bersangkutan; dan
3. c.mendapatkan kompensasi yang layak, patut dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas dari masyarakat h u k u m adat yang bersangkutan.
(2)Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan h u k u m adat dan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 6

Masyarakat H u k u m Adat berhak:

a.berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;
b.berpartisipasi dalam proses musyawarah untuk menentukan perencanaan pembangunan, penggelolaan sumber daya alam, pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat h u k u m adat;
c.mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, pihak lain diluar masyarakat h u k u m adat yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam dan budayanya; dan
d.mengajukan keberatan yang dilakukan secara tertulis terhadap program pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal;

Pasal 7

Masyarakat H u k u m Adat berhak:

a.melaksanakan tradisi, ritual dan adat istiadat yang diwarisi dari leluhurnya;
b.mengembangkan dan mempertahankan tradisi, adat-istiadat termasuk budaya, situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara adat; dan
c.memelihara, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesu sasteraan; 9

Pasal 8

Masyarakat H u k u m Adat berhak Atas:

a.perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokalnya;
b.pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
c.Informasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan/atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah adat atau wilayah adatnya; dan
d.pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang telah mengalami kerusakan; Masyarakat H u k u m Adat berhak:
a.melakukan pemungutan hasil hutan adat untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
b.melakukan kegiatan pengelolaan hutan adat berdasarkan h u k u m adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c.mendapatkan pemberdayaan u n t u k meningkatkan kesejahteraannya;
d.memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan adat sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; dan
e.memperoleh kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mempertimbangkan aspek kelayakan, kepatutan, keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 10

Masyarakat h u k u m adat berkewajiban untuk:

a.menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.mempertahankan wilayah persekutuan masyarakat h u k u m adatnya;
c.menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara berkelanjutan;
e.melaksanakan dan mempertahankan h u k u m adat dan adat istiadatnya.
f.menghormati, menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat lainnya;
g.mendukung program pendidikan formal maupun informal yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat h u k u m adat;
h.berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik; j . mengelola dan mengembangkan aset-aset ekonomi serta lembaga ekonomi sesuai dengan nilai-nilai kehidupan sosial-budaya mereka;
i.berperan aktif mendukung program kesehatan yang dikembangkan oleh Negara;
k.mengembangkan dan melestarikan sistem pengobatan tradisional;
1. 1.berperan aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
m.memberikan informasi bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah; dan
n.berperan aktif dalam penyusunan tata ruang di tingkat pusat dan daerah; B A B IV PERAN S E R T A DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…