DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; FUNGSI DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN ; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 1
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 T a h u n 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u r u s a n pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat B P D atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan u n s u r masyarakat yang diselenggarakan oleh B P D untuk menyapakah hal yang bersifat strategis.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati u n t u k menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas u m u m Pemerintahan.
11.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada B P D atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian h u k u m terhadap B P D sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah i n i untuk:

a.mempertegas peran B P D dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong B P D agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong B P D dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.keanggotaan dan kelembagaan B P D ;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan B P D ;
c.peraturan tata tertib BPD;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan. 4 B A B I I I KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)J u m l a h anggota B P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan j u m l a h 5 (lima) orang.
(3)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah D u s u n dan R u k u n Tetangga (RT).

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h u r u f a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari u n s u r wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan j u m l a h tertentu dalam keanggotaan BPD. 5
(4)J u m l a h anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan j u m l a h penduduk.

Pasal 8

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h u r u f b dilakukan u n t u k memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota B P D .
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan u n s u r wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas usur perangkat Desa 3 (tiga) orang dan u n s u r masyarakat 4 (empat) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

Pasal 10

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota B P D dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)B a k a l calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. 6
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan B P D berakhir.

Pasal 11

(1)Dalam h a l mekanisme pengisian keanggotaan B P D ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh u n s u r masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(2)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota B P D dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh u n s u r wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(3)Calon anggota B P D terpilih adalah calon anggota B P D dengan suara terbanyak.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…