DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Ragam Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas, Bagian Kesatu; Umum, Bagian Kedua; Hak Hidup, Bagian Ketiga; Hak Bebas dari Stigma, Bagian Keempat; Hak Privasi, Bagian Kelima; Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum, Bagian Keenam; Hak Pendidikan, Bagian Ketujuh; Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi, Bagian Kedelapan; Hak Kesehatan, Bagian Kesembilan; Hak Politik, Bagian Kesepuluh; Hak Keagamaan, Bagian Kesebelas; Hak Keolahragaan, Bagian Kedua belas; Hak Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Ketiga Belas; Hak Kesejahteraan Sosial, Bagian Keempat Belas; Hak Aksesibilitas, Bagian Hak Kelima Belas; Hak Pelayanan Publik, Bagian Keenam Belas; Hak Perlindungan dari Bencana, Bagian Ketujuh Belas; Hak Habilitasi dan Rehabilitasi, Bagian Kedelapan Belas; Hak Pendataan, Bagian Kesembilan Belas; Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat, Bagian Kedua Puluh; Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi, Bagian Kedua Puluh Satu; Hak Kewarganegaraan, Bagian Kedua Puluh Dua; Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaraan, Penyiksaan, dan Eksploitasi, Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bagian Kesatu; Umum, Bagian Kedua; Keadilan dan Perlindungan Hukum, Bagian Ketiga; Pendidikan, Bagian Keempat; Pekerjaan, kewirausahaan , dan Koperasi, Bagian Kelima; Kesehatan, Bagian Keenam; Politik, Bagian Ketujuh; Keagamaan, Bagian Kedelapan; Keolahragaan, Bagian Kesembilan; Kebudayaan dan Pariwisata, Bagian Kesepuluh; Kesejahteraan Sosial, Bagian Kesebelas; Infrastruktur, Bagian Kedua Belas; Pelayanan Publik, Bagian Ketiga Belas; Perlindungan dari Bencana, Bagian Keempat Belas; Habilitasi dan Rehabilitasi, Bagian Kelima Belas; Konsesi, Bagian Keenam Belas; Komunikasi dan Informasi, Bagian kedelapan belas; Perempuan dan Anak, Bagian Kesembilan Belas; Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaraan, Penyiksaan, dan Eksploitasi, Koordinasi, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin pemenuhan hak dan peran Penyandang Disabilitas, perlu adanya kepastian h u k u m sebagai jaminan perlindungan dan aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945; l

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
4.Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PERLINDUNGAN DAN A K S E S I B I L I T A S PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : L Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu laiila yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5.Sistem Pendidikan K h u s u s adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
6.Sistem Pendidikan K h u s u s adalah sistem pendidikan bagi peserta disik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
7.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan Oatau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada j a l u r , jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan j a s a baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
10.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
11.Perusahaan adalah:

a.Setiap bentuk u s a h a yang berbadan h u k u m atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan h u k u m , baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 12.Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
2. 13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. 4 f
3. 14.Habilitasi adalah proses memberikan kemampuan melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan yang diselenggarakan secara terpadu bagi peserta didik yang memiliki kelainan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
4. 15.Rehabihtasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
5. 16.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabihtasi.
6. 17.Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemuhhan prasarana dan sarana.
7. 18.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. 19.Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. 20.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 2 1 . Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. 22.Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mehndungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 5 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah. Taktil adalah perasaan adanya sentuhan dengan benda lain. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan babasa sebagai objek kajiannya. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, j a s a dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Pelayanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan h u k u m , atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6
11. 34.Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disebut KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
12. 35.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau koporasi, baik yang berbadan h u k u m maupun yang tidak berbadan h u k u m .
13. 36.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
14. 37.Pembantaran merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan.
15. 38.Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabihtasi. B A B II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

(1)Ragam Penyandang Disabihtas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabihtas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B A B III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan perlindungan h u k u m ;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan; j . keolahragaan;
10. k.kebudayaan dan pariwisata;
  1. 1.kesejahteraan sosial (Rehab, J a m i n a n , Pemberdayaan dan Perlindungan)
11. m.aksesibilitas;
12. n.pelayanan publik;
13. o.pelindungan dari bencana;
14. p.habilitasi dan rehabihtasi;
15. q.konsesi;
16. r.pendataan;
17. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
18. t.berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi; u . berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
19. v.bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), anak penyandang disabilitas memiliki hak: 8
1. a.mendapatkan perlindungan k h u s u s dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 4

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.atas penghormatan integritas;
b.tidak dirampasnya nyawanya;
c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan dan pengucilan;
e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
f.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 5

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. 9

Pasal 6

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
b.membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
c.penghormatan rumah dan keluarga;
d.mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
e.dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Pasal 7

Hak keadilan dan perlindungan h u k u m untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.atas perlakuan yang sama di hadapan h u k u m ;
b.diakui sebagai subjek h u k u m ;
c.memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
d.mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
e.memperoleh akses terhadap pelayanan j a s a perbankan dan nonperbankan;
f.memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
g.atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
h.memilih atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hak keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
i.dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 10
a.mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan k h u s u s ;
b.mempunyai kesamaan kesempatan u n t u k menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c.mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
d.mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Pasal 9

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta tanpa diskriminasi;
b.memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang b u k a n Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
c.memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
d.tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
e.mendapatkan program kembali bekerja;
f.penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
g.memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
h.memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai u s a h a sendiri. 1 1

Pasal 10

Hak kesehatan u n t u k Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a.memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
b.memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
c.memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang am an, bermutu, dan terjangkau;
d.memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
e.memperoleh Alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
f.memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
g.memperoleh pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
h.memperoleh pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
a.memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
b.menyalurkan aspiasi politik baik tertulis maupun lisan;
c.memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
d.membentuk, menjadi anggota, dan / atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
e.membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional;
f.berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

Pasal 11

g.memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
h.memperoleh pendidikan politik.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…