DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, pentertaan modal, penganggaran, laba usaha, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN D A E R A H AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Penyertaan Modal adalah setiap u s a h a dalam menyertakan modal daerah pada suatu u s a h a bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. '
5.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan h a k - h a k lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu. 3
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah bertujuan u n t u k meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum, menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan pengelolaan yang berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang baik. B A B I I PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp37.182.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus delapan puluh dua j u t a rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan T a h u n Anggaran 2015 sebesar Rp32.182.000.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh dua j u t a rupiah);
2. b.u n t u k T a h u n Anggaran 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4 B A B I I I PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) h u r u f b dianggarkan dalam APBD T a h u n Anggaran 2016. B A B IV LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba u s a h a yang diperoleh atas penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Nilai bagian laba u s a h a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.
(3)Nilai bagian laba u s a h a sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke K a s U m u m Daerah.

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan u m u m terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas H u l u dalam rangka meningkatkan day a guna dan hasil guna perusahaan daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM Kabupaten Kapuas Hulu. 5 B A B VI

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ditetapkan di Putussibau pada tanggal BUPATI KAPUAS H U L U , i.M. NASIR Diundangkan di Putussibau pada tanggal S E K R E T A R I S DAERAH PATEN KAPUAS H U L U , HAMMAD S U K R I LEMBARAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN 2016 NOMOR 2 NOREG PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U , PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2)/(2016) 6 bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di sisi lain perusahaan juga dituntut harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

A y a t ( l ) H u r u f a B a h w a sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp32.182.000.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh dua j u t a rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1) Sampai dengan T a h u n Anggaran 2003 =Rp4.682.000.000,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh dua j u t a rupia). 2) T a h u n Anggaran 2004 = Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus j u t a rupiah). 3) T a h u n Anggaran 2005 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 4) T a h u n Anggaran 2006 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 5) T a h u n Anggaran 2007 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 6) T a h u n Anggaran 2008 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 7) T a h u n Anggaran 2009 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 8) T a h u n Anggaran 2010 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 9) T a h u n Anggaran 2011 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 10) T a h u n Anggaran 2012 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 11) T a h u n Anggaran 2013 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 12) T a h u n Anggaran 2014 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 13) T a h u n Anggaran 2015 = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 8 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN D A E R A H AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN ANGGARAN 2016 I . UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah u n t u k penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas H u l u untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu baik untuk kebutuhan modal maupun untuk operasional. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2016. II. PASAL D E M I PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan {profit-oriented) dan pelayanan masyarakat {social- oriented) artinya perusahaan daerah dituntut untuk mampu mengelola u s a h a dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba bersih yang dapat digunakan u n t u k mengembangkan perusahaan serta memberikan kontribusi kepada daerah dalam 7

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…