DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembentukan dan Jenis Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pengembangan Perpustakaan; Kerjasama dan Peran serta Masyarakat; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
c.bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf 1 i a, huruf b dan h u r u f c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpustakaan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 T a h u n 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 T a h u n 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 2 } 4- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 70 T a h u n 1991 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 T a h u n 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak D a n Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 T a h u n 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 T a h u n 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 T a h u n 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia T a h u n 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11.Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 T a h u n 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U Dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. 4
5.Perpustakaan adalah instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
6.Koleksi Perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.
7.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuanmembaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
8.Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
9.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah.
10.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, s u k u , ras, agama, status sosial (cacat /kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
11.Perpustakaan K h u s u s adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan Keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
12.Perpustakaan Pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukan secara terbatas pada Pemustaka itu sendiri. 5
13.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak- pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
14.Perpusatakaan Daerah sebagai perpustakaan Depositori dan Repositori yang melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit pendayagunaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit.
15.Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
16.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
17.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perorang, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19.B a h a n perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam
20.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. 2 1 . Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan h u k u m yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
22.Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku. 6
23.Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, pasar, objek rekreasi, terminal dan kantor yang mengadakan pelayanan kepada masyarakat.
24.Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman. B A B II HAK, K E W A J I B A N DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Masyarakat berhak untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 3

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dan lingkungannya; dan
e.memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan perpustakaan. Hak dan kewajiban Pemustaka diatur tersendiri dalam tata tertib perpustakaan. Pemerintah Daerah berkewajiban:
a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber balajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/atau menjamin ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah; dan
g.menjamin kerjasama dengan menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan berbagai jaringan perpustakaan;

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;

Pasal 4

Kewajiban

Pasal 5

b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di daerah;
c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat utuk dilestarikan dan didayagunakan;
d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
e.membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. B A B III PEMBENTUKAN DAN J E N I S PERPUSTAKAAN

Pasal 7

(1)Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.
(2)Pembentukan Perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/lembaga, masyarakat dan/atau perseorangan.
(3)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memiliki:
1. a.Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
2. b.Tenaga Perpustakaan;
3. c.Sarana dan Prasarana Perpustakaan; dan
4. d.Sumber Pendanaan.
(4)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus melaporkan keberadaannya kepada Bupati melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 9
(5)Ketentuan mengenai pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

J e n i s Perpustakaan terdiri dari:

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
c.Perpustakaan Khusus.

Pasal 9

(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, dan Masyarakat.
(2)Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi Koleksi Deposit Daerah.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat gemar membaca.
(4)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat. 10
(5)Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(6)Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

Pasal 10

Perpustakaan Umum terbagi atas:

a.Perpustakaan Daerah;
b.Perpustakaan Kecamatan;
c.Perpustakaan Desa; dan
d.Perpustakaan Masyarakat.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…