DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 183

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; PENGADAAN; PENGGUNAAN; PEMANFAATAN; PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; PENILAIAN; PEMINDAHTANGANAN; PEMUSNAHAN; PENGHAPUSAN; PENATAUSAHAAN; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM; BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA; SANKSI; SENGKETA BARANG DAERAH; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan suatu kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruhdan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 3 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Peorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah BupatiKapuas Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah atau dengan sebutan lainnya adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
11.Pemegang Kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerahadalah Bupati.
12.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barangadalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah selaku pengguna anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14.Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 5
15.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPKD atau kepala perangkat daerah atau kepala unit kerja yang melakukan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
16.Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
17.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19.Pengurus Barang Pengelola adalah PNS yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20.Pengurus Barang Pengguna adalah PNS yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
21.Pengurus Barang Pembantu adalah PNS yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada unit kerja perangkat daerah.
22.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
23.Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau PNS Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
24.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
25.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
26.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
27.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barangdalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
28.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
29.Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya 6 hukum.
30.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang belumdigunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/Unit Teknis dan/atauoptimalisasi Barang Milik Daerahdengan tidak mengubah status kepemilikan.
31.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihaklain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
32.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat atau antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya atau antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
33.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
34.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
36.Kerja Sama Penyediaan Infrastrukturyang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barangdan/atau Kuasa Pengguna Barangdari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
38.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
39.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
40.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, 7 dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
43.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimilik negara.
44.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
46.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
47.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
48.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
49.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
50.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
51.Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. b.Pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.Pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pemindahtanganan; 8
8. h.Pemusnahan;
9. i.Penghapusan;
10. j.Penatausahaan; dan
11. k.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. d.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah; dan
5. e.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerahdimaksudkan untuk:

a.mengamankan Barang Milik Daerah;
b.menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
c.memberikan jaminan/kepastian dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

a.menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
b.terwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
c.terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif dan efisien. 9

BAB III

PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan Daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Pasal 7

(1)Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui dan menetapkan usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan;
8. h.menyetujui dan menetapkan usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan
9. i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(3)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
1. a.Pengelola Barang Milik Daerah;
2. b.Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.Pengguna Barang Milik Daerah;
4. d.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
5. e.Kuasa Pengguna Barang; 10
6. f.Pengurus Barang Pengelola;
7. g.Pengurus Barang Pengguna; dan
8. h.Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang.
(2)Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab sebagai berikut:
1. a.meneliti dan menyetujui RKBMD;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah.
(3)Pengelola Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 9

(1)Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.memberi pertimbangan dalam penyusunan RKBMD kepada Pengelola Barang;
2. b.memberi pertimbangan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerahkepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barangatas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerahyang memerlukan persetujuan Bupati; 11
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Baranguntuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barangataspelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerahdan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
10. j.menyusun laporan Barang Milik Daerah.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD adalah Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; 12
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerahberupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
(3)Pengguna Barangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
(4)Pengguna Barang dapat melimpahkansebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(5)Kuasa Pengguna Barang dan pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(6)PenetapanKuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran perangkat daerah, besaran jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(7)Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Barang.

Isi peraturan

Teks183PDFHirarki

Memuat teks peraturan…