DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban; Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Kerjasama; Perizinan; Retribusi; Kompensasi; Peran Masyarakat; Larangan; Insentif dan Disinsentif; Pengawasan dan Pembinaan; Sanksi Administratif; Penyelesaian Sengketa; Penyidikan; Pelanggaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan guna mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai wilayah yang sehat, asri dan bersih dari sampah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 18 T a h u n 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 T a h u n 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 T a h u n 2014 tentang Pengelolaan Limbah B a h a n Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 T a h u n 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 T a h u n 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dam/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 4
11.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan u s a h a perdagangan dan/atau j a s a yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan K h u s u s adalah wilayah yang bersifat k h u s u s yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan h u k u m .
17.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan u s a h a maupun yang tidak melakukan u s a h a yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan u s a h a milik negara, atau badan u s a h a milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk u s a h a tetap.
18.Penghasil Sampah adalah setiap orang, badan usaha, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
19.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 5
20.Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihsilkan dari jenis sumber sampah di wilayah Tertentu persatuan waktu. 2 1 . Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
22.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
23.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
24.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
26.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
27.Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, dan mendaur ulang sampah.
28.Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 6
29.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
30.Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. 3 1 . Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau TPS menuju T P S T atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
32.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau j u m l a h sampah.
33.Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
34.Reduce, reuse, dan recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
35.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
36.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas j a s a atau pemberian izin tertentu yang k h u s u s disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah u n t u k kepentingan pribadi atau badan.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: 7
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari:
1. a.kawasan pei"mukiman;
2. b.kawasan komersial;
3. c.kawasan industri;
4. d.kawasan khusus;
5. e.fasilitas sosial;
6. f.fasilitas umum; dan/atau g- fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik. B A B III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya 8 pengelolaan sampah, terdiri atas:

a.menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia u s a h a agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST, dan TPA; 9
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f diatur dengan Peraturan Bupati. B A B IV HAK DAN K E W A J I B A N

Pasal 5

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; i
b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan 10
e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat:

a.melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
b.menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
c.menyediakan fasilitas pengolahan sampah;
d.melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
e.memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah r u m a h tangga dan sampah spesifik;
f.menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B 3 ; dan
g.memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 7

(1)Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup: 1 1
1. a.kawasan berpengelola; dan
2. b.kawasan tidak berpengelola.
(2)Kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.kawasan permukiman;
2. b.kawasan komersial;
3. c.kawasan industri;
4. d.kawasan k h u s u s ;
5. e.fasilitas sosial;
6. f.fasilitas umum; dan/atau g- fasilitas lainnya.
(3)Kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)h u r u f b, terdiri atas:
1. a.kawasan permukiman tidak berpengelola;
2. b.kawasan komersial tidak berpengelola;
3. c.kawasan industri tidak berpengelola;
4. d.fasilitas sosial;
5. e.fasilitas umum; dan
6. f.fasilitas lainnya.

Pasal 8

Pengelolaan sampah pada kawasan berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) h u r u f a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah dapat berpedoman pada rencana induk pengelolaan sampah daerah.

Pasal 9

Pengelolaan sampah pada kawasan tidak berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a.arah dan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
b.program pengurangan dan penanganan sampah. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
a.target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
b.target penanganan sampah untuk setiap k u r u n waktu tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…