DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Hukum Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Uncak Kapuas Mandiri. Peraturan Daerah ini mengatur perubahan status hukum perusahaan PT Uncak Kapuas Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Uncak Kapuas Mandiri. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkedudukan di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan utama pendirian perusahaan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan menjalankan berbagai kegiatan usaha, termasuk di bidang perdagangan, konstruksi, transportasi, pariwisata, pertambangan, perbankan, dan properti. Modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah. Perusahaan ini memiliki jangka waktu pendirian yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat

(3), Pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 1 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;
1. c.bahwa perubahan bentuk hukum menjadi perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat terwujud;
2. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Uncak Kapuas Mandiri; Asisten Sekda 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Asisten Sekda 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAEAH UNCAK KAPUAS MANDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah Uncak Kapuas Mandiri yang selanjutnya disebut PI' Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dapat menyertakan pihak ketiga.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)PI' Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri diubah bentuknya menjadi PI' Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) . .----'�---��--��...--�---. Kabag Hukum Asisten Sekda 4
(2)Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Putussibau dan dapat membuka cabang atau perwakilan dan/ atau kantor unit usaha di daerah lain.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta untuk meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

(1)Tujuan Pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) yaitu:
1. a.untuk memajukan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi Daerah;
2. b.peningkatan pelayanan bagi. kemanfaatan umum; dan
3. c.memperoleh laba atau keuntungan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan asas:
1. a.optimalisasi sumber daya;
2. b.pelestarian lingkungan hidup; dan
3. c.ekonomi dan daya saing.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) meliputi:

a.jasa konstruksi;
b.perdagangan umum;
c.perindustrian;
d.transportasi;
e.pertambangan;
f.perminyakan dan migas;
g.kehutanan, perkebunan, pertanian, petemakan, perikanan;
h.pariwisata;
1. 1.perbankan; Asisten Sekda 5 J. properti;
k.perhotelan;
1. 1.farmasi; dan/ atau
m.penyeberangan, jalan dan jembatan. BABV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Jangka waktu pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) adalah tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

Modal dasar PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) adalah seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik pada saat pendirian PT Uncak Kapuas Mandiri menjadi PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda).

(1)
(2)i ! Modal disetor PT Uncak Kapuas Mandiri [Perseroda] sebesar Rpl2.000.000.000 (dua belas miliar rupiah). ! Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2016 sebanyak Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah);
2. b.penyertaan modal Pemerintah Daerah tahun 2017 sebanyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah);

Pasal 8

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda).
(3)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan teknis BUMD. Asisten Sekda 6
(4)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, aset, dan kepegawaian dokumen PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai kepemilikan PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 ( 1) Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2)Periodesasi jabatan direksi dan jabatan komisaris PT Uncak Kapuas Mandiri (Perseroda) akan ditetapkan setelah berlakunya Peraturah Daerah ini.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…