DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama; Analisis Proyeksi dan Informasi Ketenagakerjaan; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Kerja; Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; Penyediaan Jasa Tenaga Kerja; Tenaga Kerja Asing; Perlindungan, Pengupahan dan Jaminan Sosial; Fasilitas Kesejahteraan; Hubungan Kerja; Serikat Pekerja; Hubungan Industrial; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Pembinaan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangannya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pemberian j a m i n a n perlindungan atas hak tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan dunia usaha;
c.bahwa untuk kepastian h u k u m dalam menyelenggarakan ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu diatur dalam peraturan daerah; 1
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang 3 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN K E T E N A G A K E R J A A N .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. 3
7.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan h u k u m atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan h u k u m , baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerjaan/buruh dengan membayar upah atau Imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaba-usaha sosial dan usaba-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 8.Pengusaha adalah:
a.orang perseorangan, persekutuan atau badan h u k u m yang menjalankan suatu perusahan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan h u k u m yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c.orang perseorangan, persekutuan atau badan h u k u m yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan h u r u f b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Serikat Pekerja/Serikat B u r u h adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
2. 10.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau j a s a baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. 11.Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya dan hambatan yang terdiri dari:
a.penyandang cacat fisik;
b.penyandang cacat mental; dan
c.penyandang cacat fisik dan mental.
1. 12.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. 13.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat A K L adalah penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
3. 14.Antar Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar Kabupaten/Kota luar Provinsi.
4. 15.Antar Kerja Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan tenaga kerja di luar negeri.
5. 16.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. 17.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan h u k u m , atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. 18.Pengguna J a s a adalah instansi pemerintahan atau badan usaha berbentuk badan h u k u m , perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggung jawab mempekerjakan tenaga kerja.
8. 19.B u r s a kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja.
9. 20.Pencari kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksanaan penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. 2 1 . Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat T K I adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tententu dengan menerima upah.
10. 22.Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Kapuas Hulu secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sekurang-kurangnya 2 tahun.
11. 23.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhui persyaratan yang ditetapkan.
12. 24.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kopetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. 25.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antar pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau j a s a di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
14. 26.Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penempatan dan pengakuan atas jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
15. 27.Lembaga Penyalur Pramuwisma adalah lembaga yang menyalurkan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada rumah tangga.
16. 28.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau j a s a yang terdiri dari u n s u r pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945.
17. 29.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudab tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
18. 30.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalab ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari u n s u r organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 3 1 . Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
19. 32.J a m i n a n Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
20. 33.Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
21. 34.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau j a s a yang telah atau akan dilakukan.
22. 35.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di Kabupaten Kapuas Hulu.
23. 36.Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
24. 37.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antar pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.
25. 38.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat persyaratan kerja dan tata tertib perusahaan.
26. 39.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha, atau 7 perkumpulan pengusaha yang memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
27. 40.Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerja. 4 1 . Penutupan Perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
28. 42.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja/buruh dan pengusaha. B A B I I KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 2

(1)Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
(2)Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. B A B I I I ANALISIS PROYEKSI DAN INFORMASI K E T E N A G A K E R J A A N

Pasal 3

Dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah, Pemerintah Daerah menganalisis, memproyeksi dan menginformasikan ketenagakerjaan sebagai dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pasal 4

(1)Analisis, proyeksi, dan informasi ketenagakerjaan daerah disusun berdasarkan:
1. a.penduduk dan tenaga kerja;
2. b.kesempatan kerja; 8
3. c.pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.produktivitas kerja;
5. e.hubungan industrial;
6. f.kondisi lingkungan kerja;
7. g.pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
8. h.jaminan sosial tenaga kerja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis, proyeksi dan informasi ketenagakerjaan daerah diatur dengan Peraturan Bupati. B A B IV WEWENANG DAN TANGGUNG J A W A B

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah melalui S K P D bertugas:

a.melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah;
b.melaksanakan perencanaan tenaga kerja pada instansi dan perusahaan;
c.mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan;
d.melaksanakan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
e.melaksanakan pelayanan penyaluran, penempatan dan perluasan kerja;
f.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja;
g.melasanakan pembinaan ketenagakerjaan;
h.perlindungan h u k u m kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja;
i.melaksanakan pengawasan dan penegakan h u k u m ; dan j . memberikan sanksi.

(3)Pemerintah Daerah berkewajiban membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara periodik satu tahun sekali dan/atau lima tahunan. 9 B A B V PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIVITAS K E R J A

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap penyelenggaraan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh badan h u k u m atau perorangan wajib memiliki izin dari SKPD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan memperoleh izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggaraan pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/atau pemagangan.
(2)LPK wajib memberikan surat tanda kelulusan atau sertifikat kepada peserta pelatihan dan/atau pemagangan.
(3)LPK swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada SKPD.
(4)LPK wajib memiliki sarana dan prasarananya di daerah.
(5)LPK wajib memiliki modul atau kurikulum sesuai dengan standar kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja dengan komposisi 5 0 % (lima puluh persen) praktek.
(6)J a n g k a waktu peserta pelatihan dan/atau pemagangan paling lama 3 (tiga) bulan. 10

Pasal 9

(1)Setiap perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu wajib melatih tenaga kerja lokal u n t u k ditetapkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
(2)Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh investor.
(3)Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. B A B V I PENEMPATAN TENAGA K E R J A DAN PERLUASAN KESEMPATAN K E R J A

Pasal 10

(1)Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
(2)Hak dan kesempatan untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…