DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyertaan modal, penganggaran, pembagian deviden dan pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memiliki nilai ekonomis.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10.Dividen adalah bagian laba usaha perseroan yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besar saham yang dimilikinya.
11.Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut PT. UKM Kapuas Hulu adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melakukan kegiatan 4 usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
12.Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, Perusahaan Daerah, Instansi/Lembaga Pemerintahan, dan Badan Usaha lain baik perseorangan, Nasional atau Asing.
13.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan dan atau anggaran dasar perseroan terbatas.
15.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal pada PT. UKM Kapuas Hulu bertujuan untuk mendukung penyediaan modal dalam rangka mengembangkan sumber potensi pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan kerja, partisipasi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat. B A B U PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD.
(2)Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu sebesar Rpl2.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
2. b.untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3)Pelaksanaan pencairan dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

BAB IV

PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mendapatkan dividen dari Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu.
(2)Dividen yang diperoleh dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu setelah melalui RUPS menjadi hak daerah.
(3)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata usaha pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
(2)Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk 6 melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu.
(3)SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 29 Mei 2017 Diundangkan di Putussibau pada tanggal 30 Mei 2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6)/(2017) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2017 UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan aset daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan usaha serta meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal kepada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2017 akan melaksanakan penyertaan modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu dengan jumlah penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8 U. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu sebesar Rpl2.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Huruf a Sampai dengan tahun 2016 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada PT. Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu sebesar Rp8,0Q0,000,0Q0,- (delapan miliar rupiah) yang merupakan penyertaan modal yang dilakukan pada tahun anggaran 2015, sedangkan pada tahun anggaran 2016 tidak dilakukan penyertaan modal. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari APBD.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…