DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

regulasi_utama

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; PENYERTAAN MODAL; PENGANGGARAN; PEMBAGIAN DIVIDEN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat T a h u n Anggaran 2021 Sampai Dengan T a h u n Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 40 T a h u n 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomorl06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 T a h u n 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 T a h u n 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor T a h u n 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 ); 2
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 T a h u n 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 T a h u n 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan H u k u m B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat T a h u n 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 T a h u n 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu pada Pihak Ketiga. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA P E R S E R O A N T E R B A T A S BANK PEMBANGUNAN D A E R A H KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2025. f B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah setiap u s a h a dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah,bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7.Dividen adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8.Perseroan Terbatas B a n k Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT. B a n k Kalbar adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Barat. 4

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada PT. B a n k Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan u s a h a perusahaan dimaksud dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan. B A B I I PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal pada PT. B a n k Kalbar berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
(2)Penyertaan Modal pada PT. B a n k Kalbar dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Sampai dengan T a h u n Anggaran 2020 sebesar Rp 104.106.000.000,00 (Seratus Empat Miliar Seratus E n a m J u t a Rupiah);
2. b.Untuk T a h u n Anggaran 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 ( Lima Miliar Rupiah);
3. c.Untuk T a h u n Anggaran 2022 sebesar RplO.000.000.000,00 ( Sepuluh Miliar Rupiah);
4. d.U n t u k T a h u n Anggaran 2023 sebesar Rp 10.000.000.000,00 ( Sepuluh Miliar Rupiah);
5. e.Untuk T a h u n Anggaran 2024 sebesar RplO.000.000.000,00 ( Sepuluh Miliar Rupiah);
6. f.Untuk T a h u n Anggaran 2025 sebesar RplO.000.000.000,00 ( Sepuluh Miliar Rupiah); 5 f
(3)Pelaksanaan pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f b, h u r u f c, h u r u f d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. B A B I I I PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, h u r u f c, h u r u f d, huruf e, dan huruf f dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2021 sampai dengan T a h u n Anggaran 2025. B A B IV PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mendapatkan dividen dari Penyertaan Modal pada PT. B a n k Kalbar.
(2)Dividen yang diperoleh dari Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibagikan setiap akhir tahun b u k u PT. B a n k Kalbar setelah melalui Rapat Umum Pemegang Saham menjadi hak daerah.
(3)Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetorkan ke K a s Umum Daerah dan dicatat sebagai penerimaan daerah sesuai dengan tata u s a h a pengelolaan keuangan daerah. 6 B A B V

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 6 September 2021 LEMBARAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (6/2021); P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA P E R S E R O A N T E R B A T A S BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2025 I . UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. PT. B a n k Kalbar merupakan perusahaan perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan struktur permodalannya terbagi atas kepemilikan saham Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan lembaga u s a h a lainnya. Salah satu tujuannya adalah ikut berperan serta membangun perekonomian daerah Kalimantan Barat dan bersamaan dengan itu mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari hasil laba usaha. Oleh karena itu dalam rangka kepentingan investasi jangka panjang dimaksud, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada PT. B a n k Kalbar diupayakan u n t u k ditingkatkan sepanjang memberikan manfaat positif terhadap perkembangan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam perkembangan usahanya PT. B a n k Kalbar sekarang ini sudah mencapai posisi peringkat B a n k 8 Pembangunan Daerah Regional Champion dan posisi ini memberikan keyakinan kepada Pemerintah Daerah bahwa manajemen PT. B a n k Kalbar mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja perusahaan yang layak mendapatkan tambahan penyertaan modal. Selain itu, dengan didasari pertimbangan prioritas kebutuhan investasi, kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada T a h u n 2016 sampai dengan T a h u n 2020 a k a n melaksanakan penyertaan modal pada PT. B a n k Kalbar dengan j u m l a h penyertaan modal yang ditetapkan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

A y a t ( l ) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. B a n k Kalbar adalah sebagai b e r i k u t : - Sampai dengan T a h u n Anggaran 2020 berjumlah Rp. 104. 106.000.000,00 Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d C u k u p jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f C u k u p jelas. 9 Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…