DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, jabatan perangkat daerah, pengisi jabatan perangkat daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT D A E R A H .

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4.Sekretanat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan U n s u r staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi u m u m serta fungsi pendukung lainnya.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan u n s u r staf pendukung DPRD.
7.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
8.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan u n s u r yang menjalankan fungsi pengawasan.
9.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan u n s u r pelaksana U r u s a n Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.B a d a n Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan u n s u r penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan u n t u k mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Unit Pelaksana Teknis yang selanjtnya disingkat UPT adalah u n s u r pelaksana teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan s u s u n a n organisasi Perangkat Daerah, Bupati h a r u s memperhatikan asas:

a.U r u s a n Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas U r u s a n Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. B A B I I PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B ;
c.Inspektorat Kabupaten Kapuas H u l u merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum, B i n a Marga dan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub U r u s a n J a l a n , Sumber Daya Air, Drainase, dan J a s a Konstruksi;
5. 5.Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Tipe A menyelenggarakan urusan psemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya, Bangunan Gedung, Persampahan, Air Limbah, Air Minum, Permukiman, dan Penataan Ruang;
6. 6.Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. 7.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi;
12. 12.Dinas Koperasi U s a h a Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi U s a h a Kecil Menengah dan bidang Perdagangan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Perhubungan;
15. 15.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
16. 16.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang Perikanan; dan
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban U m u m serta Perlindungan Masyarakat; Badan Daerah terdiri dari:
19. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
20. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
21. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1/ W> r* T"ft* * * jvecamaian 1 4 l 1ft*ft*4 l"\ ft* * 4 C5 ft*1 ft*^ft*4* - J ft*41*ft*ft*4/* T V 4* ft* A • x^utussiDau o e i a L a n a e n g a n lipe /\, u . J V C U c L X I l d L d l l T^i 14-i 1 c c i n a i 1 T T4"0 r*o a r t c r o T I T i t v o A • r u L U o o i u d u U L a i a Q c u g a i i u p ci \ 9 ft. c. Iftft*-ftft*m ft* 4-ft* •** jvecamaian 1 J * 1 jft-/* ft*ft*4* oro 1*1 T 1 ***ft* A • o i K a aengan upe a , Q . lx ft* ft"* ^ * 4"V*ft-* 4"" ft* 4ft* jvecamaian Tft7 ft* l 4 ft* ftj ft* 4ft*ftVft* 4ft* * I *4 4ft* ft* A • jvaiis aengan upe a , e. \f ft* ft* ft* 4>V* ft* 4" ft* 4* jvecamaian n l a i t -Z-ft* V * n 1 * ft*ft*4*ftvft*4* r 1 V 4* ft* A • Menieoan aengan upe a , X . T^"**ft»Q T Y l O f Q n X V C C < A I I l d . L d J I D o y c u i i diij u n g u e n g d n 1 ipet\, S* If 7 "ft.ft*om n f n n J V C V d l l l c l l e i l l P a n ofToQA Q n H a n or/l n 1*1 n a A • r C I l g i s . d U d . I l UeilgcUl l i p er\, 11. I * D f t Q T T l n 1 n « I V C V c U I l d l c t l l T - T n l n r V i i T m r c rAonorOn 1*11*0* A * n u i u vjrmuiig ueiigdii u p e i. Ift^ ft* ft* / * 4 * * ft*A-ft* 4-4 jvecamaian U 4 1 4ft* 11+ T 1 4 1 4 44 ft* ft* 4* ft* ft* 4* * 1 "*4 4* ft* A * D U n u i riiiir aengan 1 ipe a , j - Kecamatan 1 1 4 4 *ft* 4 4 4- 1 • 1 4 14 4 ft4 ft* 4*ftwft* 4* r l V • , ft* A • D i i n u i n u i u aengan upe a , I , K. Tf ft* ft* ft* •*** ft* *f* (* 4ft* o e u e r u a r i g aerigari u p cf\} 1 1. ft*ft*«* • * * »* -4-ft*v * jvecamaian C J 1 1 o 4* X - X i 111* ^ft*4>*ftvft*4>* * i ^4 4* <* A * o i i t t i riiiir aengan upe a , I I I . Xt Oft* Q T V * o f Q n J V C C d - I U d . L c l l l Q l l C a l " T T l l l n ftl A T T Of Q TT T l T l f t a A * olid.i n u i u aengan npe A,
1. n.Kecamatan Semitau dengan Tipe A;
2. o.Kecamatan Suhaid dengan Tipe A; p- Kecamatan Selimbau dengan Tipe A; q- Kecamatan Jongkong dengan Tipe A;
3. r.Kecamatan Embaloh Hilir dengan Tipe A;
4. s.Kecamatan Embaloh H u l u dengan Tipe A;
5. t.Kecamatan Batang Lupar dengan Tipe A; u . Kecamatan Badau dengan Tipe A; V. Kecamatan Empanang dengan Tipe A; dan
6. w.Kecamatan Puring Kencana dengan Tipe A;

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, s u s u n a n organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. B A B III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA T E K N I S

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Ketentuan lebih lanjut menegenai pembentukan UPT Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan terdapat unit pelaksana teknis dinas berupa satuan pendidikan Daerah kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

Pada dinas daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten berupa rumah saMt Daerah kabupaten dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. B A B IV STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati.
(5)Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(6)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang;
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati. B A B V JABATAN PERANGKAT D A E R A H

Pasal 10

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ha atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon lib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat, inspektur pembantu, sekretaris dinas, sekretaris badan, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon I l i a atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang Pada Dinas dan B a d a n serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
(5)L u r a h , Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon I V a atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B , Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk r u m a h sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. B A B V I PENGISIAN JABATAN PERANGKAT D A E R A H

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pengisian Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…