DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; jenis lambing daerah; kedudukan dan fungsi; desain dan arti lambing daerah; penggunaan dan penempatan; slogan daerah; ikon daerah; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 T a h u n 2007 tentang Lambang Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 T a h u n 1978 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah, Slogan Daerah dan Ikon Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; l Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I I Di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 77 T a h u n 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2007 Nomor 1 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH, SLOGAN D A E R A H , DAN IKON D A E R A H KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
4.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas Hulu. 3
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Slogan Daerah adalah kalimat pendek dengan makna tertentu yang memberikan semangat sekaligus menjadi ciri k h a s suatu daerah.
9.Ikon Daerah adalah tanda pengenal daerah yang merupakan ciri khas dari suatu daerah.
10.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. B A B II J E N I S LAMBANG D A E R A H

Pasal 2

Lambang daerah meliputi:

a.logo daerah;
b.bendera;
c.bendera jabatan Bupati; dan
d.hymne. B A B III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah. 4
(2)Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. B A B IV DESAIN DAN ARTI LAMBANG D A E R A H

Pasal 4

Desain keseluruhan dari logo daerah Kabupaten Kapuas H u l u bersudut 5 (lima).

Pasal 5

Logo Daerah terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

a.perisai, tiang agung, jentera, mandau dan sumpit yang terletak bersilangan;
b.padi, kapas dengan pita pengikat dan bintang;
c.bukit, daratan, rawa, sungai, danau dan ikan;
d.pita bertuliskan Kapuas Hulu; dan
e.polisir di bagian luar Lambang Daerah.

Pasal 6

(1)Warna-warna yang digunakan pada logo daerah terdiri dari 6 (enam) macam, yaitu:
1. a.merah;
2. b.putih;
3. c.kuning emas;
4. d.hijau;
5. e.hitam, dan
6. f.biru. 5
(2)Arti warna pada logo daerah sebagai berikut:
1. a.merah pada sebagian pita pengikat, ikan, lis pita yang bertuliskan Kapuas Hulu serta polisir bagian luar Lambang Daerah menandakan keberanian;
2. b.putih pada keseluruhan lambang daerah, kuntum bunga kapas, mandau, sumpit dan pada pokok tiang agung menandakan kesucian;
3. c.kuning emas pada bintang, dan tangkai serta buah padi, tanda keagungan dan kesejahteraan;
4. d.hijau pada perisai, tangkai dan bunga kapas menandakan kesuburan dan kemakmuran;
5. e.hitam pada tiang agung dan jentera menandakan kesungguhan; dan
6. f.biru pada bukit, rawa, sungai, dan danau menandakan harapan.

Pasal 7

Bintang bersudut 5 (lima) berwarna kuning emas adalah dasar dan falsafah Pancasila dimaksud bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebagian dari wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan bernaung di bawah panji sang Dwi Warna.

Pasal 8

(1)Kelopak Bunga Kapas, Bunga Kapas, Bulir Padi mempunyai arti sebagai berikut:
1. a.kelopak bunga kapas berjumlah 17 (tujuh belas) helai yang memiliki arti tanggal 17 (tujuh belas);
2. b.bunga kapas berjumlah 8 (delapan) kuntum yang memiliki arti bulan 8 (delapan) atau agustus; dan
3. c.bulir padi berjumlah 45 (empat puluh lima) yang memiliki arti tahun 1945. 6
(2)Kesatuan pengertian dari ketentuan yang dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b dan huruf c adalah bahwa Kabupaten Kapuas Hulu adalah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus T a h u n 1945.
(3)Padi dan Kapas menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah bersama rakyatnya senantiasa berusaha cukup sandang dan cukup pangan.
(4)Perisai, Mandau dan Sumpit adalah menggambarkan pusaka dan kebudayaan rakyat Kabupaten Kapuas Hulu dengan kesungguhan hatinya untuk siap siaga membela dan membangun daerah.

Pasal 9

Jentera menggambarkan kepemimpinan yang sejati dan berwibawa dalam menjalankan roda pemerintahan untuk membawa Kabupaten Kapuas Hulu ke arah yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Tiang Agung menggambarkan bahwa:

a.keselamatan dan kesejahteraan pada perumahan-perumahan yang dibuat dan didirikan secara gotong royong; dan
b.kesatuan dan persatuan rakyat Kabupaten Kapuas Hulu dan dengan kesatu paduannya bersungguh-sungguh bergotong royong membangun daerah tanah airnya.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1978

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 77 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 1978