Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4
b.Lampiran I I
c.Lampiran I I I Laporan realisasi anggaran;
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan u r u s a n pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; 11
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI Laporan Arus Kas;
g- Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
h.Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j - Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran X I Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
L Lampiran X I I Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran X I I I Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.Lampiran X V Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
P- Lampiran X V I Daftar Rekapitulasi Cadangan Daerah q- Lampiran X V I I : Daftar Kewajiban J a n g k a n Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban J a n g k a Panjang;
s.Lampiran X I X : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
12
t.Lampiran X X : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaa *) Lampiran Lainnya : Ikhtisar Laporan Keuangan Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 T a h u n 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 T a h u n 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD).