(1)Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.
(2)Seluruh aset yang sebelumnya berada pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas masih merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Pengelolaannya menjadi tanggungjawab dan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.
(3)Penempatan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Pasal 18 dihapus Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 3 Januari 2022 BUPATI KAPUAS, ttd BEN BRAHIM S. BAHAT Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 3 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, ttd SEPTEDY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10, 99/2021 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. PENJELASAN UMUM Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat, bahwa Evaluasi Perangkat Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan kelembagan perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan karena beban kerja bisa berubah secara dinamis, dengan Visi, misi dan strategi kepala daerah yang baru terdapat beberapa data indikator yang masih memerlukan validitas. Dengan evaluasi juga dapat diketahui dengan pasti efisiensi struktur perangkat daerah dan tingkat kematangan perangkat daerah dalam melaksanakan proses bisnis yang menjadi tugas dan fungsinya sehingga susunan organisasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas menjadi proporsional, tepat fungsi, tepat ukuran yang disusun sesuai prinsip organisasi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian dengan peraturan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka Kabupaten Kapuas sebagai salah satu daerah otonom dengan karakterstik kabupaten perlu melakukan kajian secara khusus menyangkut organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model rightsizing (tepat fungsi dan ukuran), yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakterstik dan kebutuhan kota sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga Kabupaten Kapuas memiliki daya saing dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1