DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PEMBENTUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI ; BAB IV TUGAS DAN FUNGSI ; BAB V KELOMPOK JABATAN ; BAB VI TATA KERJA ; BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON ; BAB VIII PEMBIAYAAN ; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN ; BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
b.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
c.bahwa berdasarkan 2ertimbangan sebagaimana 1. 2 . dimaksud pada huruf a dan huruf bl perlu menetapkw;i Peraturan Bu ati tentan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kepa Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi Pada Din~s Kesehatan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembar negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4355) ;

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
12.Peraturan Bupati Kapuas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 51). 2

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabu paten Kapuas.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Kapuas.
5.Bupati adalah Bupati Kapuas. 6 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabu paten Kapuas.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, perangkat daerah yang meru pakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
10.Gudang Farmasi adalah tempat penerirnaan, penyimpanan, pendistribusian, dan juga pemeliharaan persediaan farmasi berupa obat, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah Gudang Farmasi yang selanjutnya disebut UPTD Gudang Farmasi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
12.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
13.Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
14.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis terten tu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
15.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis terten tu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
16.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
18.Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
19.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas
(2)UPTD Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas masuk Klasifikasi Kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

( 1) Susunan Organisasi UPTD Gudang Farmasi terdiri dari :

a.Kepala UPTD;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)UPTD Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4)Bagan Struktur Organisasi UPTD Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala UPTD mempunyai tugas melakukan perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengamatan mutu, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Gudang Farmasi;
2. b.melakukan perhitungan perencanaan obat pelayanan kesehatan dasar maupun obat program yang dibutuhkan oleh masyarakat;
3. c.penerimaan obat dari hasil pengadaan yang sudah ditetapkan berdasarkan e-katalog maupun non e- katalog;
4. d.melaksanakan penyimpan obat dan perbekalan kesehatan di gudang penyimpanan Gudang Farmasi sesuai standart penyimpanan yang sudah ditetapkan;
5. e.melaksanakan Sistem Distribusi obat secara aktif ke puskemas dan distribusi diatur untuk setiap 3 bulan ke tiap puskesmas;
6. f.melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan;
7. g.melakukan kegiatan monitoring ketersediaan dan mutu obat di puskesmas dan melakukan fasilitasi teknis tentang pengelolaan obat di Puskesmas;
8. h.persiapan perencanaan kebutuhan perbekalan farmasi;
9. i.pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya; ,. - --------~-- BAG IA N f-HJKU F\11 '.~~-.,...,.....,..,~ SE G KASU r I j . pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan, mutasi, penggunaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
10. k.pelaksanaan monitoring evaluasi kecukupan persediaan obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), dan perbekalan farmasi lainnya;
  1. 1.pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan o bat di pelayanan kesehatan tingkat pertama pemerintah daerah;
11. m.pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
12. n.pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang tugasnya;
13. o.pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
14. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan dan administrasi, kepegawaian dan umum serta keuangan UPTD Gudang Farmasi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD Gudang Farmasi;
2. b.pelaksanaan urusan administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga, dan perlengkapan UPTD Gudang Farmasi;
3. c.pelaksanaan urusan administrasi keuangan UPTD Gudang Farmasi;
4. d.penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD Gudang Farmasi; dan e . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugasnya. BABV KELOMPOK JABATAN

Pasal 6

(1)Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja;
(2)Narna-narna Jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Narna-narna Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
(4)Penetapan narna-narna Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(5)Dalarn hal terjadi perubahan narna-narna Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(6)Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan J abatan Fungsional, diangkat dalarn J abatan Pelaksana;
(7)Pengangkatan PNS dalarn J abatan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
(8)Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Pasal 7

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalarn jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalarn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
(4)Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan UPTD disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (8PM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2)Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (8PM), serta Standar BAGIAN H U t-'(U M ~-~~----,,.,...f A ASISTEN KABAG Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib m enerapkan prinsif koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaran Negara.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberi petunjuk bagi pelaksanaan tuga s bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(5)Setiap pimpinan satuan organisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(7)Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
(8)Dalam hal pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 9

(1)Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengiku ti standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani. ~S;;.:;E41--+A_s.....s_T_EN-+-K_A,B,_A_G--t-KA_ _,_--r~~r.....,__:;.;.J"-4~...~---~ ....._ ~- ~~~ ~

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016