Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953
- Nomor
- 3
- Tahun
- 1953
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 104
MEMUTUSKAN. Menetapkan Undang-undang Darurat pembentukan sebagai berikut: UNDANG- UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN/KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN.
BAB I
Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut, terkecuali Kampung-kampung yang tersebut dalam No. 8,
Tapin, Amandit, Negara dan Barabai;
Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu;
Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin;
Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir;
Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu;
terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam sub 15, Mampawah, Landak dan Kubu;
Matan, Sukadana, Simpang;
Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan Sekadau;
Sintang dan neo-Swapraja Pinoh;
II 1. Swapraja Kutai yang meliputi Kawedanan-kawedanan kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan;
Gunung Tabur dan Sambeliung;
Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan; Nomor 1 s/d 15 ad I dan nomor 1 s/d 3 ad II sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem 20/l/47 jo Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem 20/6/10, masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan nama dan tingkatan sebagai berikut: Ad. I. 1. Kabupaten Banjar,
Ad. II. 1. Daerah Istimewa Kutai,
Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan "Daerah otonoom".
…
Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau/dan Dewan Pemerintah Daerah, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintahan daerah dijalankan oleh:
BAB II Tentang utusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom Bagian I Urusan tata-usaha daerah
BAB II
Daerah otonoom dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dan alat-alat kekuasaan pemerintah daerah otonoom:
Bagian II Urusan kesehatan Paragraf I Tentang pemulihan kesehatan orang sakit
…
Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya. Dewan Pemerintah Daerah membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat. Paragraf II Tentang pencegahan penyakit
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 160 dokumen.