DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Nomor: 3
Tahun: 1953
Ditetapkan: 7 Januari 1953
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN. Menetapkan Undang-undang Darurat pembentukan sebagai berikut: UNDANG- UNDANG DARURAT TENTANG PEMBENTUKAN (RESMI) DAERAH OTONOOM KABUPATEN/DAERAH ISTIMEWA TINGKAT KABUPATEN/KOTA BESAR DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN.

BAB I

PERATURAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah-daerah:
1.Kabupaten Banjarmasin yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Bakumpai, Barito Kuala, Kayu Tangi dan Tanah Laut, terkecuali Kampung-kampung yang tersebut dalam No. 8,
2.Kabupaten Kandangan yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Tapin, Amandit, Negara dan Barabai;
3.Kabupaten Amuntai yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Alabio, Amuntai, Balangan dan Tablong;
4.Kabupaten ...
4.Kabupaten Barito yang meliputi Kawedanan-kawedanan- Barito Hulu, Barito Tengah, Barito Hilir dan Barito Timur;
5.Kabupaten Kapuas yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Kapuas, Kabayan dan Dayak Hulu;
6.Kabupaten Kotawaringin yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Sampit Barat, Sampit Timur, Sampit Utara dan Swapraja Kotawaringin;
7.Kabupaten Kotabaru yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara dan Pasir;
8.Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu, terdiri dari Kampung-kampung: Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengambangan, Sungai Jingah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar-Kota dahulu;
9.Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja Sambas;
10.Kabupaten Pontianak yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut dalam sub 15, Mampawah, Landak dan Kubu;
11.Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Matan, Sukadana, Simpang;
12.Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau dan Kawedanan Sekadau;
13.Kabupaten ...
13.Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Sintang dan neo-Swapraja Pinoh;
14.Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-Swapraja Kapuas Hulu;
15.Kota Pontianak yang meliputi wilayah "Landschapsgemente Pontianak" yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No.24/1/1946/PK. II 1. Swapraja Kutai yang meliputi Kawedanan-kawedanan kutai Selatan, Kutai Timur, Kutai Tengah, Kutai Barat, Kutai Ulu dan Sendawan;
2.Kawedanan Berau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja: Gunung Tabur dan Sambeliung;
3.Swapraja Bulongan yang meliputi Kawedanan-kawedanan: Bulongan, Tarakan Tanah Tidung dan Apok Kayan; Nomor 1 s/d 15 ad I dan nomor 1 s/d 3 ad II sebagai dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C 17/15/3 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem 20/l/47 jo Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem 20/6/10, masing-masing dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan nama dan tingkatan sebagai berikut: Ad. I. 1. Kabupaten Banjar,
2.Kabupaten Hulusungai Selatan,
3.Kabupaten Hulusungai Utara,
4.Kabupaten Barito,
5.Kabupaten Kapuas,
6.Kabupaten Kotawaringin,
7.Kabupaten ...
7.Kabupaten Kotabaru,
8.Kota Besar Banjarmasin,
9.Kabupaten Sambas,
10.Kabupaten Pontianak,
11.Kabupaten Ketapang,
12.Kabupaten Sanggau,
13.Kabupaten Sintang,
14.Kabupaten Kapuas Hulu,
15.Kota Besar Pontianak. Ad. II. 1. Daerah Istimewa Kutai,
2.Daerah Istimewa Berau,
3.Daerah Istimewa Bulongan.

Pasal 2

(1)Pemerintahan daerah:

1.Kabupaten Banjar berkedudukan di Martapura,
2.Kabupaten Hulusungai Selatan berkedudukan di Kandangan,
3.Kabupaten Hulusungai Utara berkedudukan di Amuntai,
4.Kabupaten Barito berkedudukan di Muara Teweh,
5.Kabupaten Kapuas berkedudukan di Kuala Kapuas,
6.Kabupaten Kotawaringin berkedudukan di Sampit,
7.Kabupaten Kotabaru berkedudukan di Kotabaru,
8.Kota Besar Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin,
9.Daerah Istimewa Kutai berkedudukan di Samarinda,
10.Daerah Istimewa Berau berkedudukan di Tanjung Redeb,
11.Daerah ...
11.Daerah Istimewa Bulongan berkedudukan di Tanjung Selor,
12.Kabupaten Sambas berkedudukan di Sambas,
13.Kabupaten Pontianak berkedudukan di Pontianak,
14.Kabupaten Ketapang berkedudukan di Ketapang,
15.Kabupaten Sanggau berkedudukan di Sanggau,
16.Kabupaten Sintang berkedudukan di Sintang,
17.Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan di Putus Sibau,
18.Kota Besar Pontianak berkedudukan di Pontianak.

(2)Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan pemerintahan daerah Kabupaten dan/atau Daerah lstimewa tingkat Kabupaten, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan.
(3)Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintahan Daerah- daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Propinsi Kalimantan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3

(1)Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

1.Kabupaten Banjar terdiri dari 29 orang
2.Kabupaten Hulusungai Selatan terdiri dari 30 orang
3.Kabupaten Hulusungai Utara terdiri dari 24 orang
4.Kabupaten Barito terdiri dari 20 orang
5.Kabupaten ...
5.Kabupaten Kapuas terdiri dari 20 orang
6.Kabupaten Kotawaringin terdiri dari 20 orang
7.Kabupaten Kotabaru terdiri dari 20 orang
8.Kota Besar Banjarmasin terdiri dari 18 orang
9.Daerah Istimewa Kutai terdiri dari 20 orang
10.Daerah Istimewa Berau terdiri dari 20 orang
11.Daerah Istimewa Bulongan terdiri dari 20 orang
12.Kabupaten Sambas terdiri dari 22 orang
13.Kabupaten Pontianak terdiri dari 26 orang
14.Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 orang
15.Kabupaten Sanggau terdiri dari 20 orang
16.Kabupaten Sintang terdiri dari 20 orang
17.Kabupaten Kapuas Hutu terdiri dari 20 orang
18.Kota Besar Pontianak terdiri dari 1 8 orang

(2)Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dalam ayat (1), yang untuk pertama kali dipilih menurut undang-undang pemilihan, meletakkan keanggotaannya serentak pada tanggal 15 Juli 1955.
(3)Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten/istimewa tingkat Kabupaten dari Kota Besar termaksud dalam Pasal 1, adalah sekurang-kurangnya 3 dan sebanyak-banyaknya 5 orang, kecuali Kepala Daerah.

Pasal 4

Kabupaten, Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dan Kota Besar yang dibentuk dengan Undang-undang Darurat ini, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut dengan "Daerah otonoom".

Pasal 5

…

Pasal 5

Bilamana ternyata, bahwa berhubung dengan sesuatu hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau/dan Dewan Pemerintah Daerah, sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya, maka hak kekuasaan pemerintahan daerah dijalankan oleh:

a.Dewan Pemerintah Daerah dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya;
b.Kepala Daerah atau bersama-sama dengan suatu badan pemerintahan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan terdiri dari sebanyak- banyaknya lima orang yang dikemukakan oleh partai-partai politik, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah tidak ada lagi atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.

BAB II

Tentang utusan rumah-tangga dan kewajiban-kewajiban Daerah otonoom

Pasal 6

Daerah otonoom dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kekuasaan, hak, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Pemerintah Daerah dan alat-alat kekuasaan pemerintah daerah otonoom:

a.menyusun …
a.menyusun dan menyelenggarakan sekretariat Daerah otonoom serta bagian-bagiannya, dinas-dinas dan urusan-urusan daerah,
b.menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik Daerah otonoom serta lain-lain hal untuk lancarnya pekerjaan pemerintahan daerah.

Pasal 7

(1)Daerah otonoom mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
(2)Rumah-sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang- orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
(3)Jika dipandang perlu Daerah otonoom dapat mendirikan dan menyelenggarakan rumah-sakit dan balai pengobatan khusus.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Rumah-sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam pasal 7 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempat-tempat yang tertentu di mana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.
(2)Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah otonoom untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah-sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
(3)Untuk pertolongan klinis yang diberikan kepada orang-orang hukuman, Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan menurut tarip yang berlaku di rumah-sakit Daerah otonoom.

Pasal 9

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya. Dewan Pemerintah Daerah membeli obat-obat, sera, vaccin dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat. Paragraf II Tentang pencegahan penyakit

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (160)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 19 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas No. 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Timur No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 18 Tahun 2016