DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Indonesia, Kabupaten Karang Asem

Ringkasan

Ketentuan Umum, Asas Tujuan, Sasaran Dan Ruang Lingkup, Hak Dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Masyarakat Pelaku Dunia Usaha Dan Pelaku Lembaga Pendidikan Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Kelembagaan, Kriteria Pendapatan Dan Data, Kebijakan Prioritas Strategi Dan Program, Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Monitoring Dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penaggulangan kemiskinan;
b.bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang hams segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermartabat, dan upaya penganggulangan kemiskinan harus dilakukan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara optimal, efektif, efisien, terprogram, terpadu, dan berkelanjutan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; Mengingat : 1, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 •tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM dan BUPATI KARANGASEM MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3.Bupati adalah Bupati Karangasem.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Perbekel dan dibantu Perangkat Desa sebagai imsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyaraikat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap simiber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi di sekitarnya.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
11.Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi kemiskinan.
12.Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang pengeluarannya dibawah garis kemiskinan.
13.Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Daerah dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Daerah.
14.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin.
15.Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
16.Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalsih wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
18.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.
19.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan.
20.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Desa / Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat desa/kelurahan.
21.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang lansung atau tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
22.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanusiaan;
b.keadilan sosial;
c.nondiskriminasi;
d.kesejahteraan;
e.kesetiakawanan; dan
f.pemberdayaan.

Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin;
b.memperkuat peran penduduk miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
d.memberikan rasa aman bagi kelompok penduduk miskin dan rawan miskin; dan
e.menurunkan jumlah penduduk miskin.

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu rumah tangga dan/atau keluarga miskin.

Pasal 5

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

a.hak dan tanggung jawab penduduk miskin;
b.tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku dunia usaha, dan pelaku lembaga pendidikan dalam penanggulangan kemiskinan;
c.kelembagaan;
d.kriteria, pendataan, dan data;
e.kebijakan, prioritas, strategi, dan program;
f.koordinasi penanggulangan kemiskinan;
g.pengaduan; dan
h.monitoring dan evaluasi.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN

Pasal 6

Penduduk miskin berhak :

a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan;
c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f.memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g.memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i.memperoleh pekeijaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 7

Penduduk miskin bertanggung jawab :

a.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan;
d.berusaha dan bekeija sesuai dengan kemampuannya;
e.memberikan data dan informasi yang benar yang diminta oleh Pemerintah Daerah terkait dengan kemiskinan; dan
f.berpartisipasi untuk mengikuti program pengentasan kemiskinan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, PELAKU DUNIA USAHA, DAN PELAKU LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

(1)Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
1. a.menyelenggarakan pendataan masyarakat miskin secara berkelanjutan mulai dari Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten;
2. b.menyusun dan merealisasikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal;
3. c.menyusun dan merealisasikan program penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal; dan
4. d.mengupayakan terpenuhinya hak-hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
(3)Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Masyar^t bertanggung jawab berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.
(2)Pelaku dunia usaha dan pelaku lembaga pendidikan di Daerah dalam penanggulangan kemiskinan bertanggung jawab :
1. a.berpartisipasi dalam membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan peduli terhadap penduduk miskin di Daerah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dibentuk TKPKD.
(2)TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015