DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Nomor: 96
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Pasal I Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

…

Pasal 10

(1)Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
(2)Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:
1. a.Ketua : Wakil Presiden
2. b.Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. c.Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. d.Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
5. e.Sekretaris Eksekutif : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden
6. f.Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;
  1. 2.Menteri Agama;
  2. 3.Menteri Keuangan;
  3. 4.Menteri Sosial;
  4. 5.Menteri Kesehatan;
  5. 6.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. 7.Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  7. 8.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  8. 9.Menteri …
  9. 9.Menteri Ketenagakerjaan;
  10. 10.Menteri Komunikasi dan Informatika;
  11. 11.Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  12. 12.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
  13. 13.Menteri Kelautan dan Perikanan;
  14. 14.Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  15. 15.Sekretaris Kabinet;
  16. 16.Kepala Badan Pusat Statistik;
  17. 17.Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 199 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ttd. Surat Indrijarso

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 10

Peraturan turunan (9)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 24 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 12 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 29 Tahun 2017

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 25 Tahun 2025