DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menjelaskan perubahan mengenai definisi Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan mengenai Perangkat Desa baik pengangkatan dan pemberhentiannya.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pembehentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Perangkat Desa, perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 . Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi .Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundarig-uridangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nornor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKARANGANYAR, Mengingat Menimbang BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR /0. TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 6, angka 10, angka 11, angka 15, dan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KA.BUPATEN KA.RANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA.BUPATEN KA.RANGANYAR dan BUPATIKA.RANGANYAR dan
837.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 41);•
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupatcn yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerin tahan dan kepen tingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerin tahan.
13.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah warga Desa, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
e.dihapus;
f.Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.be bas narko ba yang dibuktikan dengan keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
h.calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
1. 1.bagi calon kepala dusun yang berasal dari dusun lain apabila diangkat menjadi kepala dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan. •
2. 2.Ketentuan huruf e Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. 14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
4. 15.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
5. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. 17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. 18.Hari adalah adalah hari kerja.

Pasal 9

( 1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan melalui seleksi administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.

5.Ketentuan ayat ( 1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Panitia Pengisian Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
(2)Bakal Calon Perangkat Desa mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3)Pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang calon.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon atau bakal calon yang mendaftarkan diri kurang dari 2 ( dua) orang se bagaimana dimaksud dalam Pas al 7 ayat (3), masa pendaftaran diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing adalah 7 (tujuh) hari.

(2)Apabila sampai batas waktu perpanjangan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum ada yang mendaftar a tau bakal calon yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia pengisian Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
(3)Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas.
(4)Dalam hal pengisian ulang Perangkat Desa belum ada yang mendaftar atau bakal calon yang mendaftarkan diri kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Desa memproses ulang pengisian Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti, karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan seridiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(3)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan a tau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
(4)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 10

( 1) Hasil penJanngan dan penyaringaan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

(2)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Setelah proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses penyaringan melalui ujian tertulis dan wawancara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan Pcrangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati. • Pasal 2 lA
(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

11.Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 dan Pasal 18 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa.
(2)Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangku tan. 10.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9.Pasal 20 dihapus.

Pasal 17

( 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.tertangkap tangan dan ditahan.
(3)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan clan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula. •

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 23A

( 1) Perangkat Desa yang tidak dapat menduduki jabatan setelah penataan organisasi Pemerintah Desa dapat diangkat menjadi unsur staf oleh Kepala Desa.

(2)Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sekurang-kurangnya sama dengan penghasilan yang diterima sebelumnya.
(3)Kepala Dcsa dapat mengangkat tenaga teknis sesuai kebutuhan Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

13.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Perangkat Desa yang bersangkutan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam jabatan terakhir.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 10

Pasal 21

Pasal 17

Pasal 23A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 10

Pasal 21

Pasal 17

Pasal 23A

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015