DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur pembentukan unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12.Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi Pemerintahan.
13.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15.Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18.Hari adalah adalah hari kerja.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah warga Desa yang memenuhi persyaratan :

a.bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
c.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
e.terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
f.berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
g.bebas narkoba yang dibuktikan dengan keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
h.calon Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
i.bagi calon Kepala Dusun yang berasal dari Dusun lain apabila diangkat menjadi Kepala Dusun harus bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa, maka penilaian sasaran kinerja Pegawainya dilakukan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Instansi induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(4)Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, apabila diangkat sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD.

Pasal 4

(1)Dalam rangka pengisian lowongan Perangkat Desa dibentuk Panitia pengisian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :
1. a.1 (satu) orang Ketua;
2. b.1 (satu) orang Wakil Ketua;
3. c.1 (satu) orang Sekretaris;
4. d.4 (empat) orang anggota.
(3)Panitia pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab Kepala Desa, dan Panitia Pengisian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Panitia Pengisian Perangkat Desa, apabila mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa sebelum Penutupan pendaftaran.

Pasal 6

Panitia Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab menjamin pelaksanaan pengisian Perangkat Desa berjalan tertib, lancar, aman, jujur, dan adil.

Pasal 7

(1)Panitia pengisian Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
(2)Bakal Calon Perangkat Desa mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri diatas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 8

(1)Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka masa pendaftaran dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing adalah 7 (tujuh) hari.
(2)Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada yang mendaftar, maka Panitia pengisian Perangkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
(3)Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas.

Pasal 9

(1)Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui seleksi administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(2)Setelah proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses penyaringan melalui ujian tertulis dan wawancara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 10 Tahun 2016