DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan definisi Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil serta perubahan mengenai ketentuan pengahasilan Penjabat Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mewujud kan ketertiban dalam pemberian penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan dan Perangkat Desa perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan dan Perangkat Desa;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATIKARANGANYAR, Mengingat Menimbang BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR ./J.. TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA • Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
5. 1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
6. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), diubah sebagai berikut :
7. 1.Ketentuan angka 2, angka 6, angka 10, angka 12, dan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR Indonesia Nomor 5679);
8. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. 7.Peraturan Daerah Kabu paten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Ka bu paten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 43); •
10. 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. 4.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
12. 5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
13. 6.Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. 7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. 8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. 9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. 10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. 11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. 12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
20. 13.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. • f Pasal 5 ( 1) Penjabat Kepala Desa diberikan Penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan Desa, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
16.Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah mi dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. 1 7. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
18.Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.
19.Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. 2 0. Uang Duka adalah ban tuan keuangan yang diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
24.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan. NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH: (11/2016) ARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR .tl.. Diundangkan di Karap.ganyar1 _ pada tanggal s.o ~arr~ Wtv' ~ SEKRETARIS D RA KABUPATEN KARANGANYAR, Ditetapkan di Kara~a1;)'ar I pada tanggal so 3!-f1~ tisuPATIKARANGANYAR,I l ~/· ~ IYATMONO orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Dae rah im dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten intPeraturan Daerah diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar. tanggalpad aberlaku Pasal II mulai II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR .. &.9J Pengundangan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonomi ini berwenang menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri clan tidak sekedar melaksanakan urusan Pemerintahan diatasnya di desa. Dengan perubahan paradigma Pemerintahan di Desa ini, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan Desanya, sehingga indikator kemajuan Desa ditentukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui musyawarah Desa. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menjamin kepastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dapat menjawab permasalahan yang timbul selama ini terkait dengan penghasilan dan tunjangan Kepala Desa clan Perangkat Desa. Oleh sebab itu, guna mewujudkan hal tersebut maka beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diubah. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR . .f.r. TAHUN 2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…