DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 4, perubahan Pasal 6, perubahan Pasal 8, penghapusan Pasal 9 perubahan Pasal 12.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diupayakan bagi kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.bahwa guna ketertiban kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu mengatur pedornan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sesuai · dengan perkembangan masyarakat dan peraturan Perundang-undangan;
c.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 teritang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor . 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diubah kernbali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentanz Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHANKEDUAATAS PERATURANDAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANGKEDUDUKANKEUANGANKEPALADESA DAN PERANGKATDESA BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH I SALINAN I Pasall Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Ka bu paten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. Menetapkan Dengan Persetujuan Beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR clan BUPATIKARANGANYAR
3.Undang-Undang Nomor 6 . Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6841);
5.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabu paten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangnyar Nomor 63); Indonesia.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
10.Pernerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13.Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. sebagai unsur yang merrumpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Dacrah de.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
5.Camat adalah Camat di Daerah.
6.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

( 1) Penghasilan Tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, clan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2)Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, derigan besaran minimal sesuai derigan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana Desa.

2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan Desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan Desa. 1 7. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala clan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.
18.Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19.Jasa Pengabdian adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberheritikan dengan hormat dari jabatannya.
20.Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang,
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23.Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
24.Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.
(2)Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayal (I) besarnya paling banyak 5 (lima) kali dari penghasilan tctap terakhir.
(3)Pemberian Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli Desa yan~ besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
(4)Kepala Desa clan Perangkat Desa yang diberhent.ikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak mendapatkan penghargaan berupa Jasa Pengabdian.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya, Tunjangan kesehatan, Tunjangan ketenagakerjaan tetapi tidak menerima Tunjangan jabatan dan tambahan Tunjangan dari hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
(2)Pelaksana tugas Perangkat Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- und angan.
(3)Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kepala Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, diberi penghasilan:
1. a.50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetapnya;
2. b.Tunjangan Kesehatan; clan
3. c.Tunjangan ketenagakerjaan, tetapi tidak menerima Tunjangan jabatan dan tambahan Tunjangan hasil pengelolaan Tanah Bengkok.
(2)Pelaksana tugas Kepala Desa, diberikan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Ketentuan pemberian tambahan penghasilan kepada pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Pe ngha silan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. RR!SKA R. 4171999032007 Salman sesuai dengan aslinya SE TARlAT DAERAH RANGANYAR TIMOTIUS SURYADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYARTAHUN 2023 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ' PROVINS! JAWA TENGAH: (2-59/2023) ttd. Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR ' JULIYATMONO ttd. Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret '.20'.23 BUPATI KARANGANYAR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar. Pasal II

1.Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
2.Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai Tanah Bengkok yang saat mi dipergunakan sebagai tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
6.Pasal 9 dihapus.

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pcmbcria n Jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa. Angka 4

Pasal 6

Ayat(l) Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud "pelaksana tugas Kepala Desa" adalah Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati. Ayat (3) Cukup jelas. I. UMUM Pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berakibat pada perubahan kedudukan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah yang otonom. Pemerintah Desa yang otonom ini berwenang menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri dan tidak sekedar melaksanakan urusan Pemerintahan di atasnya di desa. Dengan perubahan paradigma Pemerintahan di Desa ini, maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas menyangkut kepentingan Desanya, sehingga indikator kemajuan Desa ditentukan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan melalui musyawarah Desa. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mendasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga menjamin kepastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa clan Perangkat Desa harus dapat menjawab permasalahan yang timbul selama ini terkait dengan penghasilan clan tunjangan Kepala Desa clan Perangkat Desa. Oleh sebab itu, guna mewujudkan hal tersebut maka beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diubah kembali. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENK.ARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATDESA TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 147 Cukup jelas. Pasal II Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud "pelaksana tugas Pcrangkat Desa" adalah Perangkat De sa dari semua posisi jaba ta n Perangkat Desa yang merangkap posrsi jabatan Perangkat Desa yang kosong di Desa tersebut. Ayat (3) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 6

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 6

Pasal 4

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016