DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Pegawai Negeri Sipil, Penyidik, dll - Kedudukan, Tugas dan Wewenang - Hak dan Kewajiban - Persyaratan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian - Pelaksanaan Penyidikan - Pakaian Seragam dan Atribut Pejabat PNS - Kartu Tanda Pengenal - Kode Etik Pejabat PPNS - Pembinaan - Pendidikan dan Pelatihan - Kerja sama - Pembiayaan - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya guna mewujudkan ketertiban masyarakat, perlu meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, situasi, dan kondisi, serta dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATENKARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATIKARANGANYAR PROVINS! JAWA TENGAH SALINAN J Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Dan BUPATIKARANGANYAR tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); sebagai unsur yang merrumpm yang rnenjadi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan Pemerin tahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerin tahan.
6.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam U ndang- Undang.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
12.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
13.Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Pejabat PPNS.
14.Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas Pejabat PPNS adalah Pejabat Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Pejabat PPNS.

(1)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan . . masmg-masmg.
(2)Pelaksanaan tugas Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal 4

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Pasal 2
(1)Kedudukan Pejabat PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Pejabat PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang dan pemberdayaan PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diketuai oleh Sekretariat Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

15.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 7

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi Pejabat PPNS, sebagai berikut :

a.masa kerja PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
b.berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan (III/a);

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya, mernpunyai kewajiban sebagai berikut :

a.melakukan penyidikan, menerima laporan, dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
b.membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan;
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan; d, menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan dalam wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
e.mernatuhi kode etik PPNS; dan
f.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 5

( 1) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, diberikan tam bah an penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Bupati.

1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungj a wa bkan.

(2)Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/ a tau penahanan, kecuali tangkap tangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya, karena :

a.diberhentikan sebagai PNS;
b.atas permintaan sendiri secara tertulis;
c.melanggar kode etik PPNS;
d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pejabat PPNS; dan
e.meninggal dunia.

Pasal 10

(1)Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi Mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Menteri yang membidangi hukum melalui Menteri Dalam Negeri.
(3)Mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

Pasal 9

( 1) Sebclum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk se suai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.

Pasal 8

Pengangkatan Pejabat PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/ atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c.berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
f.setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS paling sedikit bernilai baik dalarn 2 (dua) tahun terakhir; dan
g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 14

(1)Untuk dapat melaksanakan penyidikan, Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
2. b.memiliki kartu tanda pengenal PPNS; dan
3. c.dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
(2)Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus ditandatangani oleh atasan Pejabat PPNS yang berstatus Pejabat PPNS.
(3)Apabila atasan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Pejabat PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat PPNS yang melaksanakan Penyidikan dan diketahui oleh Kepala SKPD.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat PPNS di lingkungan SKPD harus berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
(5)Dalam pelaksanaan penyidikan, Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator dan Pengawas sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pejabat PPNS wajib melaporkan penyidikan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
(7)Pejabat PPNS membantu Penyelidik melakukan Penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup, agar dapat dilakukan Penyidikan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016