DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengantisipasi fluktuasi harga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan potensi Daerah, maka perlu menghapus dan menambah beberapa obyek Retribusi Jasa Usaha, serta menyesuaikan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); • •
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara • • Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 ten tang Pejabat Penvidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 54); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATIKARANGANYAR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. • • Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran huruf B Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan I (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah scbagai berikut :
1. a.kendaraan truk dcngan gandengan, tronton, kontaincr, atau sejenisnya ditetapkan : I. Zona A sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  1. 2.Zona B sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
2. b.kendaraan bus, mikrobus atau sejenisnya, truk tanpa gandengan atau sejenisnya ditetapkan :
3. l.Zona A sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
  1. 2.Zona B sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. c.kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up atau sejenisnya ditetapkan :
  1. 1.Zona A sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  2. 2.Zona B sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) .
5. d.kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
6. e.penggunaan tempat khusus parkir lebih dari 6 (enam) jam, dikenakan tarif sebesar 100°/c, (seratus perscn) dari tarif Rctribusi.
(2)Pengaturan zona Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong He\\·an, sebagai berikut :

a.penggunaan fasilitas rumah potong hewan : 1) sapi, kerbau, kuda, dan babi sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per ckor; 2) kambing/domba sebcsar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor. • •
b.perneriksaan hewan ternak sebelurn dan sesudah dipotong : 1) sapi, kerbau, dan kuda scbcsar Rp 12 .000,00 (dua betas ribu rupiah) per ekor; 2) babi sebesar Rp6.000,00 (enarn ribu rupiah) per ekor; 3) karnbing/ dornba sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.
1. 4.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu pcrnanfaatan dan jenis fasilitas yang digunakan.

5.Ketentuan Pasal 26 avat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1)Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi clan Olah Raga digolongkan berdasarkan jenis fasilitas dan lokasi.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :
1. a.dihapus;
2. b.dihapus;
3. c.dihapus;
4. d.dihapus;
5. e.mernasuki tempat rekreasi Pernandian Sapta Tirta Pablengan sebesar Rp5.000,00 (lirna ribu rupiah);
6. f.dihapus;
7. g.menggunakan fasilitas rnainan : 1) flying fox untuk sekali luncur sebesar Rp5.000,00 (lirna ribu rupiah); 2) ATV untuk 1 (satu) putaran sebesar Rp5.000,00 (lirna ribu rupiah); 3) Born-born car sebesar Rp5.000,00 (lirna ribu rupiah) per 10 menit.
8. h.mernasuki tempat rekreasi Air Panas Curnpleng sebesar Rp5.000,00 (lirna ribu rupiah);
  1. 6.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Rctribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana tersebut pada Lampiran huruf A Peraturan Daerah ini. • •

7.Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) BAB yang terdiri dari 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XIVA KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46A

( 1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi.

(2)Pemberian keringanan dan pengurangan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian keringan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati . Pasal II Peraturan Daerah diundangkan. mt mulai berlaku pada tanggal Agar setiap pengundangan penempatannya Karanganyar. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mt dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 2 Nopember 2016 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 18 Nopember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd. SAMS! LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR TAHUN 2016 NOMOR 17 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINS! JAWA TENGAH: (17 /2016) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KA PATEN KARANGANYAR ZULFI NIP. 197503 9903 1 009 • • II. -------------•x"'°'t'!lllt!l!IS~---•••••••••••■■■- PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA UMUM Retribusi Jasa Usaha adalah salah satu bentuk Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah terhadap jasa yang dihasilkan dari kegiatan Pemerintah Daerah yang bernilai komersial, karena pada prinsipnya layanan terse but juga dapat disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha merupakan Retribusi yang dipungut terhadap pemakaian kekayaan daerah. Pada Pcraturan Daerah ini, salah satu objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yakni pemakaian container di pos inseminasi buatan dihapus. Namun layanan diubah menjadi salah satu bentuk usaha Daerah dengan penjualan straw dan Pelayanan Inseminasi Buatan . Dalam rangka mengoptimalkan kunjungan wisata di Daerah, maka perlu untuk menghapus Retribusi Masuk Kawasan Wisata yang selama ini dipungut sebagai objek Rctribusi Tempat Rekrcasi dan Olah Raga. Dalam rangka dinamika penvelenggaraan pelayanan jasa usaha Daerah, perlu untuk menambah obyek rctribusi penjualan produksi usaha Daerah. Pemanfaatan aset Daerah perlu dioptimalkan, sehingga terdapat penambahan dan penghapusan obyek, serta perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Fluktuasi harga yang berkembang dimasyarakat, perlu untuk diantisipasi dengan menyesuaikan harga benih ikan yang selama ini menjadi objek dari Rctribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Selain itu, perlu ditambahkan ketentuan tentang pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi dalam hal-hal tertentu, misalnya pemakaian kekayaan Daerah bagi keperluan sosial seperti rumah ibadah, panti asuhan, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tcrscbut diatas, perlu merubah Peraturan Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 68 • • LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NO MOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. A. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

1.Benih Padi NO. ~ T~___T_A_R_IF_R~E_T_R_IB_U_SI_ --- : Harga Terendah · Harga Tcrtinggi ~ (pe~) , _ (per kg) Seed) lil.bel I Rp6.000,00 I RpS.000,00 - URAIAN
1.Benih Pokok SS (Stock ungu (enam ribu (delapan ribu ru iah ru iah f-------t--------- --- --------+-~-~------+-~-~---- Benih Sebar ES (Extention Seed) Rp5.000,00 Rp6.000,002. label biru (lima ribu (cnam ribu
2.Benih Ikan NO. JENIS !KAN - -t--
1.Tawes
2.! Nila Merah I fllfJicth) __ _ I rupiah) HARGA PER 1000 EKOR BERDASARKAN UKURAN (DALAM I HARGA CM) HARGA TERENDAH SAMPAI TERTINGGI (DALAM , 1 BENIH RUPIAH) lKAN / KG 1 BERDASAR KAN UKURAN DALAM CM) HARGA TERENDAH SAMPAI DENGAN TERTINGGI (DALAM __R_U_P1_61:l_L -----i::2 -, 2-3 ---- 3-5 5- 7 1· 7-9 ' >9 15 000 ()() r-25 000,00 ' 40 000.0060.000-,0-0- - --100 ooo.oo~ooo-:00- s/d ' s/d s/d s/d s/d [ s/d 25.000,00 35.000,00 50.000.00 70.000,00 , 150.000,00 ·, 25.000,00 (lima belas (dua I (empat (enam I (seratus I {delapan ribu rupiah puluh puluh puluh ribu ribu rupiah I belas ribu , sampa1 lima ribu ribu rupiahk sampa1 , rupiah dengan dua rupiah rupiah sampai , dengan I sampa1 puluh lima sumpa1 sampai dengan I seratus ! dengan duu I ribu dcngan dengan I tUJuh I lima puluh ! puluh lima rupiah) tiga puluh lima ! puluh ribu ribu _1 1 ribu rupiah) ·i lim-- ~ ribu j p_uluh ·, rupiah) rupiah) ii rupiah) nbu rupiah) i ,-1J_ct_o_o_o,-o-o-+-, 1 -;Jctooo,oo I ;~ctooo.oo j :~ctooo,oo !~~ 000,00 i ;;ctooo,oo 1 : 25_000.00 50.000.00 . 60.000.00 ! so.000,00 1so.ooo.oo I 30.000.00 ' (lima bclas ' [clua · (]ima (tujuh (serntus (dua puluh ribu rupiah puluh puluh puluh ribu ribu rupiah dua ribu sampa1 I lima ribu , nbu ! rupiah sampc:11 '1 rupiah dengan dua I rupiah I rupiah I sampai : dengan sampai puluh lima sampai I sampa1 ! dengan ! seratus \ dengan tiga , ribu dcngan , dengan delapan lima puluh : puluh ribu , rupiah) lima ; cnam puluh ribu ·1 ribu !_ rupiah) puluh puluh rupiah) rupiah) I ribu ! ribu ' I rupiah) I rupiah) I •
3.Nila Gift . 4. Karper
5.Lele Dumbo 15.000,00 s/d 25.000,00 (lima belas nbu rupiah 1 sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah) 25.000,00 s/d 45.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan cmpat puluh lima n b u rupiah) 25.000,00 s/d 35.000,00 (dua puluh lima ribu n.lpiah sampa1 I dengan tiga puluh lima ribu rupiah) 25.000,00 s/d 50.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah sampai dengan lima puluh ribu ru iah • 45.000.00 I s/d 60.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah sampai dengan enam 1 hpu u ribu rupiah[ 35.000,00 s/d 60.000,00 ! (tiga I puluh lima ribu 1rupiah I sampai dengan enam i puluh I ribu ' 50.000,00 s/d 60.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan enam puluh ribu ru iah) fJ0.000,00 s/d 70.000,00 (cnam puluh ribu rupiah sampa1 dcngan lujuh I hpu u ribu I rupiah) 60.000,00 s/d 70.000,00 (enam puluh nbu rupiah I sampai dengan tujuh 1 puluh nbu ' 70.000,00 s/d 80.000,00 (tuJuh I puluh ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah) 100.000,00 s/d 110.000,00 (seratus ribu rupiah sampa1 dengan scratus scpuluh ! ribu rup1a h I 110.000,00 s/d 130.000,00 {serntus st:puluh ribu rupiah sampai dengan seratus tiga puluh ribu I rupiah) 100.000,00 s/d 150.000,00 (seratus ribu rupiah sampai dengan seratus lima puluh ribu rupiah) 150.000,00 s/d 200.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah sampa1 ; dengan dua I ralus ribu I rupiah) ! 150.000,00 s/d I 200.000,00 (scratus lima puluh ribu rupiah sampa1 dengan dua ratus ribu rupiah) 22.000,00 s/d 30.000,00 (dua pu\uh dua ribu rupiah sampai dengan tiga puluh ribu rupiah) 40.000,;JO s/d 50.000,00 (empal puluh . ribu rupiah sampai dengan lima ' puluh ribu rupiah) 250.000,00 s/d 300.000,00 r,dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) i i i
3.straw dan Sarana prasarana Pclayanan lnscminasi Buatan ditetapkan sebesar Rpl6.000,00 (enam belas ribu rupiah) per Inseminasi;
4.pengambilan kompos eks-sampah ditetapkan scbesar Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per ton. • B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKA YMN DAERAH NO. JENIS/OBJEK
1.Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah 1 Daerah

a.Tanah 1) Tanah Pertanian a) Kelas I b) Kelas II c) Kelas III 2) Tanah non Pertanian a) Untuk usaha dan jasa tetap b) Untuk usaha dan Jasa Tidak Tetap RETRIBUSI Rpl.000,00 (seribu rupiah) per, meter pcrsegi per tahun; ' Rp750,00 (tujuh ratus lima puluh l rupiah) per meter pcrsegi per tahun; ! Rp500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun; i Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun; • • 3) Sando Jalan a) Kelas I b) Kelas II c) Kelas III 4) Bangunan Saluran Air
b.Kios Pemerintah Daerah di luar Pasar dan terminal 1) Kelas I 2) Kelas II 3) Kelas III
c.Rumah Dinas 1) Tipe 250 (diatas 186 m 2 ) a) di ibukota kabupaten b) di ibukota kecamatan 2) Tipe 120 (96 s/d 186 m 2 ) a) di ibukota kabupaten b) di ibukota kecamatan c) di desa 3) Tipe 70 (61 s/ d 95 m 2 ) a) di ibukota kabupaten b) di ibukota kecamatan c) di desa 4) Tipe 50 (46 s/ d 60 m 2 ) a) di ibukota kabupaten b) di ibukota kecamatan c) di desa I.JUlUll llUU 1 Ll.l-)lcl..11) }'Cl llCl.ll. Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) ; per meter persegi per tahun; Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu ' rupiah) per meter persegi per tahun; Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun. Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter pcrsegi per 3 (tiga) tahun. Rpl50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun; Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) · · per meter persegi per tahun; : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun. ' Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per tahun; Rpl 10.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tahun. Rpl 10.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tahun; ' Rp82.500,00 (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per tahun; Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per tahun. Rp82.500,00 (delapan puluh dua : ribu lima ratus rupiah) per tahun; ! Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu ' ' rupiah) per tahun; • Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu i lima ratus rupiah) per tahun. ; : Rp66.000,00 (enam puluh enam · . ribu rupiah) per tahun; , i Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu ! rupiah) per tahun; ~ Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per tahun. • • 5) Tipe36(31 s/d45m 2 ) a) di ibukota kabupaten b) di ibukota kecamatan c) di desa 6) Tipe 27 (22 s/ d 30 m 2 ) a) di ibukota kabupaten b) di ibukota kecamatan c) di desa 7) Tipe 21 ( ,;21 m 2 ) a) di ibukota kabupaten b) di ibukota kecamatan c) di desa
d.Pelayanan Laboratorium Teknik 1) Laboratorium Tanah (geo teknik), setiap pengujian a) aterberg limit b) batas susut/ shrinkage limit c) kadar air tanah d) berat jenis tanah e) berat isi tanah f) organik g) hidrometer h) CSR laboratorium i) CSR lapangan 1 Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu . rupiah) per tahun; Rp44.500,00 (empat puluh empat · ribu lima ratus rupiah) per tahun; Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun. Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) per tahun; Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tahun; Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per tahun. Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu · rupiah) per tahun; . . Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu ! lima ratus rupiah) per tahun; Rpl6.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per tahun. Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel; Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel; Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel; i • Rp15.000,00 (lima belas ribu · · rupiah) per sampel; Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sampel; Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel; Rp40.000,00 (empat puluh ribu . rupiah) per sampel; Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per sampel; Rp41.000,00 (empat puluh satu ri bu rupiah) per ti tik; j) pemadatan (standart) laboratorium : Rp45.000,00 (empat puluh lima ~ ribu rupiah) per sampel; k) Pemadatan (midified) l) sand cone laboratorium Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu • rupiah) per sampel; : Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu ' rupiah) per titik; m) pemampatan/konsolidasi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel; n) Dynamic (DCP) cone penetrometer Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per titik; • • ~~ ------------------- ribu I0) Pengambilan contah tanah asli p) Dutch cone penetrometer/ sondir . Rp300.000,00 (tiga ratus i rupiah) per sampel; Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ti tik. per I ' 2) Agregat, setiap pelayanan 3) pengujian a) analisa gradasi Rp20.000,00 (dua puluh ribu · rupiah) per sampel; b) berat jenis dan agregat kasar penyerapan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel; c) berat jenis dan agregat halus penyerapan Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu I rupiah) per sampel; d) berat isi e) kadar lumpur agregat fJ sand equivalent g) soundness test h) abrassion test i) bulking factor test j) job mix LPA klas A k) job mix LPA klas B Beton/bahan campuran setiap pelayanan a) pembuatan benda kubus/ silinder b) pembuatan benda mortar c) kuat tekan beton d) kuat tekan mortar e) hammer test f) job mix design beton g) core drilling beton beton, ! Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah) I per sampel; 'Rpl5.000,00 (lima belas ribu ! rupiah) per sampel; Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah) · ; per sampel; Rpl 7.000,00 (tujuh bclas ribu I rupiah) per sampel; ! Rp20.000,00 (dua puluh ribu I rupiah) per sampel; i Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel; Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sampel; Rpl25.000,00 (seratus dua puluh I lima ribu rupiah) per sampel. I sampel Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per sampel; sampel , RpS.000,00 (lima ribu rupiah) per I sampel; I Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ! per sampel; i Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per, sampel; ' Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik; ] Rp250.000,00 (dua ratus lima ' puluh ribu rupiah) per sampel; Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per titik; h) sewa cetakan silinder/kubus Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ' unit per hari; i) slump test , Rp7 .000,00 (tujuh ribu rupiah) per , ! sampel. 4) Aspal, setiap pelayanan pengujian I Rp3 l.000,00 (tiga puluh satu ribu : rupiah) per sampel; a) penetrasi b) titik lembek Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel; • • 2. c) titik nyala d) daktilitas e) berat jenis aspal J) Benkelman beam g) compactor test h) marshal test i) core drilling j) ekstraksi
e.Pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan/Klinik Hewan Keliling Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sampel; Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sampel; Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per sampel; Rp72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per sampel; Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per titik; Rp40.000,00 (em pat puluh ribu · rupiah) per titik; Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per titik; Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per titik. 1) sapi, kuda, kerbau Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor; 2) domba dan kambing Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ekor; 3) babi Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor; 4) unggas Rp50,00 (lima puluh rupiah) per ekor; 5) susu Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sampel; 6) pemakaian alat pemeriksaan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per 10 daging/ herkering yang akan (sepuluh) kilogram. dibawa keluar masuk Daerah
f.dihapus.
g.Pemakaian ruang publik untuk komersial 1) Zona I : tepi jalur lambat 2) Zona II : tepi jalan, tepi alun-alun 3) Zona III Taman Pancasila dan sekitarnya Pemakaian Barang Bergerak Pemakaian Alat-alat berat dihapus. Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun; Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun; Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun. I 1) bulldozer Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) i 2) road roller 3 wheel 6-8 ton 3) dihapus 4) vibration roller (mesin getar) 2,5 ton 5) babyroller 1 ton per Jam; Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam; dihapus. Rpl 7.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per jam; Rpl2.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per jam; 3. 4. • • UJ UUfflJ.l U UCI\.. 7) back houe bulldozer 8) 9) molen mobil tangga 10) back houe 65hp 11) mobil tangki f<;. }J I J. V VU , VU l l U j Ll 11 7:J7CITUIT7TITI=7ITUU7-- ru p iah) per jam; Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam; Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu · rupiah) per hari; I Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per Jam; · Rp80.000,00 (delapan puluh ribu 1 i rupiah) per jam; ' I Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) I Pembuangan limbah tmJa Pengolah Limbah Tinja Pemerintah Daerah I per tangki. _---------, ke Instalasi I Rpl5.000,00 (lima belas ribu i (IPLT) milik. rupiah) per meter kubik. Pelayanan Jasa Mobil Sedot Tinja --------- : , Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu I I rupiah) per meter ku_b_i_k_._____~ BUPATIKARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 32

Pasal 46A

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 20

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 32

Pasal 46A

Dasar hukum (26)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2016