DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, Pembangunan, dll - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Arah Pembangunan Kepariwisataan - Strategi Pembangunan Kepariwisataan - Indikasi Program - Pengawasan dan Pengendalian - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki keanekaragaman potensi wisata dan kekayaan peninggalan sejarah yang merupakan modal utama bagi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan;
b.bahwa pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan nilai-nilai agama, sejarah, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman, keindahan , kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
c.bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui pola pcmberdayaan masyarakat khususnya di sekitar lokasi daya tarik wisata;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026; BUPATIKARANGANYAR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA RENCANAINDUK PEMBANGUNANKEPARIWISATAAN KABUPATENKARANGANYARTAHUN 2016-2026 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENKARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2016 BUPATIKARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN Mengingat Menimbang -. ~~~

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ten tang Kepariwisat.aan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 N omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi .Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi .Iawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3); sebagai unsur yang mernimpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pernerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pernerintahan Daerah pelaksanaan urusan pernerin tahan kewenangan Daerah otonom.
4.Rencana Induk Pernbangunan Kepariwisataan Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RIPP adalah dokurnen pcrcncariaan pernbangunan pariwisata Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sarnpai dengan 2026.
5.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan rnengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mernpelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pernerintah Dae rah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata clan bersifat multiclimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, clan pengusaha.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR Dengan Persetujuan Bersama

13.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabu paten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabu paten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3); sebagai unsur yang merrumpm yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3.Pernerintah Daerah adalah Bupati pcnyelenggara Pemerintahan Daerah pclaksariaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
4.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RIPP adalah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2026.
5.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Pariwisata adalah berbagai ma cam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKARANGANYAR dan BUPATIKARANGANYAR Dengan Persetujuan Bersama

13.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ka bu paten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan rnarrusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Produk Wisata adalah kesatuan unsur yang merupakan paket yang tidak terpisahkan satu sama lain dan terdiri dari daya tarik wisata, fasilitas, dan kemudahan.
12.Pariwisa ta Ber basis Masyarakat ( Community Based Tourism) yang selanj utriya disingkat CBT adalah konsep Pembangunan Pariwisata dengan melibatkan masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata untuk menjadi pelaku dan penggerak utama, namun tetap dalam kewenangan pemerintah.
13.Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) yang selanjutnya disingkat STD adalah Pembangunan Produk Wisata secara terencana, terus menerus dan berkesinambungan yang mengakomodasi eksistensi lingkungan alam, sosial, sejarah, dan kultural.
14.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus di tuj ukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari Wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam Wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. 1 7. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih Wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas Pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
19.Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang lautan, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
20.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ a tau aspek fungsional.
21.Wilayah Pembangunan Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan WPP adalah stuktur perwilayahan Pembangunan Pariwisata daerah yang di dalamnya mencakup Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
22.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata di daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23.Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu Ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema Produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan terse but.
24.Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/ atau persil.
25.Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil pemetaan Pembangunan Kepariwisataan yang d iwujudkan d alarn bentuk Destinasi Pariwisata, dan WPP.
26.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
27.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
28.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggarnan Pariwisata.
29.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, rcgulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
30.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
31.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SOM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
32.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
33.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAANKABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016-2026.

Pasal 3

( l) Visi Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan citra seni, budaya dan Pariwisata yang berkarakter, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan serta mampu mendorong Pembangunan Daerah dan kesejahteraan rakyat.

(2)Misi Pembangunan Kepariwisataan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:
1. a.mewujudkan Kabupaten Karanganyar sebagai pusat Wisata seni dan budaya berkelas dunia;
2. b.mewujudkan Pariwisata sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat; dan
3. c.mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang efektif, efisien dan berkualitas.
(3)Tujuan Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah:
1. a.melestarikan dan memelihara seni dan budaya Daerah;
2. b.meningkatkan SOM Pariwisata;
3. c.mengembangkan lndustri Pariwisata yang berbasis masyarakat;
4. d.meningkatkan kualitas dan kuantitas Produk Wisata dan akomodasi Wisata serta sarana dan prasarana;
5. e.meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
6. f.menjadikan Pariwisata sebagai andalan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran sekaligus sebagai sumber pendapatan Daerah yang signifikan untuk masa yang akan datang;
7. g.menumbuhkan sadar Wisata di kalangan masyarakat khususnya di sekitar Daya Tarik Wisata;

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

( 1) Pem bangunan Kepariwisataan di Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPP.

(2)RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.Vl Sl ,
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran;
5. e.arah Pembangunan kepariwisataan; dan
6. f.strategi Pembangunan kepariwisataan.
(3)Pelaksanaan RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan kewenangannya.

35.Hutan Lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

(1)Dasar Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:
1. a.Pembangunan CBT; dan
2. b.Pembangunan STD.
(2)Pembangunan CBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
1. a.memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan;
2. b.meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. c.menciptakan kesempatan kerja;
4. d.mengurangi kemiskinan;
5. e.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat; dan
6. f.menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan Pariwisata.
(3)Pembangunan STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pada prinsip yaitu:
1. a.terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung Pembangunan Pariwisata;
2. b.terjaminnya kelestarian sumber daya alam, keanekaragaman hayati, sern budaya dan kultur masyarakat;

Pasal 5

Arah Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

a.dasar Pembangunan Pariwisata;
b.pemanfaatan tata Ruang Pariwisata; dan
c.Pembangunan Daya Tarik Wisata. yang berkelanjutan dan Pariwisata yang ramah Pasal 4 Kepariwisataan Pembangunan Pem bangunan mengedepankan lingkungan.
h.mengembangkan bentuk-bentuk paket Wisata baru yang spesifik melalui kerjasama lintas sektoral dan lintas Daerah; dan
1. 1.meningkatkan dan mengembangkan manajemen promosi Pariwisata.

(4)Sasaran Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah:
1. a.melestarikan dan mengembangkan seni, budaya daerah dan benda-benda purbakala;
2. b.meningkatkan dan mengembangkan Daya Tarik Wisata seni dan budaya di Daerah; dan
3. c.meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan ke Daerah.

BAB IV

ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 9

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

a.perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata baru;

Pasal 8

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a.Pembangunan Daya Tarik Wisata Alam;
b.Pembangunan Daya Tarik Wisata Bud aya; dan
c.Pembangunan Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Pasal 7

(1)Pemanfaatan tata Ruang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada Rencana dan Tata Ruang Wilayah.
(2)Konsep pemanfaatan tata Ruang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sebagai berikut:
1. a.perencanaan Pembangunan Pariwisata dapat menampilkan karakter dan identitas khas;
2. b.penentuan pusat pelayanan dan jasa bagi Pembangunan Kepariwisataan yang terintegrasi antar Wilayah;
3. c.penetapan atraksi utama dan pendukung dengan daya tarik berbeda antara satu dengan lainnya;
4. d.penetapan gerbang masuk ke Daerah berupa bandar udara, terminal bus, jalan masuk yang berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitar;
5. e.penetapan sis tern sirkulasi yang menekankan kepada konsistensi dan orientasi visual yang jelas dengan adanya rarribu pengarah pada berbagai titik strategis yang mengidentifikasi keberadaan Daya Tarik Wisata; dan
6. f.Pembangunan kegiatan agrowisata pada berbagai Wilayah yang mempunya1 potensi berupa produk pertanian dan perkebunan yang didukung dengan fasilitas tempat parkir, area bermain, warung makan dan kios yang menjual produk pertanian dan kerajinan tangan.
(3)Pemanfaatan tata Ruang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas dua tingkat Wilayah Pembangunan Pariwisata yaitu:
1. a.Destinasi Pariwisata; dan
2. b.WPP.
3. c.keterpaduan antara Pemerintah Daerah, otoritas yang berwen ang dun masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Kepariwisataan;
4. d.memprioritaskan Pemasaran Pariwisata yang selaras dengan Pembangunan berkelanjutan;
5. e.keterbukaan jaring penelitian, penyebarluasan informasi dan pengetahuan tepat guna dalam Pariwisata dan berbagai teknologi Pariwisata yang berkelanjutan; dan
6. f.pengelolaan Pariwisata yang ramah lingkungan.

Pasal 16

(1)Pembangunan WPP, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Destinasi Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah khususnya Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan seki tarn ya.
(2)Pembangunan WPP, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
1. a.komponen Destinasi Wisata yang siap dikernbangkan;
2. b.posisi strategis sebagai simpul penggerak Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah sekitar;
3. c.poten si kecenderungan Produk Wisata masa depan;
4. d.kontribusi yang signifikan dan/ a tau peluang dalam menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
5. e.citra yang sudah dikenal secara luas;
6. f.kontribusi terhadap pengembangan keragaman Prociuk Wisata di Daerah;
7. g.keunggulan daya saing secara regional, nasional maupun internasional; dan
8. h.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis.
(3)WPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditentukan dengan kriteria:
1. a.kondisi geografis dengan mempertimbangkan kedekatan antar Wilayah yang akan memudahkan dalam penyusunan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Kepariwisataan;
2. b.kemudahan aksesibilitas yang menunjang pengembangan antar Destinasi Wisata;
3. c.ketersediaan sarana dan prasarana penunJang Kepariwisataan;
4. d.faktor penyatu/ integratif Wilayah baik yang bersifat fisik berupa bentang alam dan batas Wilayah maupun non fisik berupa kesamaan budaya, adat istiadat, dan Produk Wisata lainnya yang menunjukkan identitas kawasan;
5. e.keberagaman dan keunikan Daya Tarik Wisata; dan
6. f.kemudahan pelayanan.
(4)KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditentukan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan serta memiliki citra yang sudah dikenal secara regional maupun nasional;
3. c.merniliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun internasional;

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATENKARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATENKARANGANYAR NOMOR 6 TAHUN 2016